PAN: Pemprov Jatim dan Sekwan Kota Malang Lamban Urus PAW

PolitikaMalang – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Sekertariat DPRD Kota Malang, dinilai lamban dalam memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan yang kini sedang bermasalah dengan kasus hukum.

Sekertaris DPD PAN Kota Malang, Dito Arief, mengatakan, jika sedari awal pihaknya sudah mengajukan dua nama PAW yakni Syaiful Rusdi dan Mohan Katelu untuk digantikan.

Namun, berbelitnya proses di lembaga eksekutif itu membuat PAW tak kunjung dilakukan hingga KPK kembali menetapkan tersangka lagi untuk 22 anggota dewan.

“Sedari awal PAN sudah ajukan PAW untuk dua nama, tapi hingga KPK tetapkan tersangka baru belum diproses. Bagi kami ini cukup lambat prosesnya. Andaikata dua PAW itu sudah diproses saya kira anggota dewan tidak tinggal lima orang seperti saat ini,” kata Dito Arief.

Khusus untuk PAW Syaiful Rusdi, sebenarnya sudah lama bahkan sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. PAW diajukan karena DPP partai sudah mengeluarkan surat untuk melakukan pergantian. Namun, karena ada gugatan, pihak pemerintah masih belum melakukan proses tersebut.

Bahkan, usai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan PAN dengan perkara register No.7/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, proses PAW tidak segera dilakukan. Padahal, putusan itu memenangkan partai yang isinya agar Syaiful Rusdi segera diganti oleh Ferry Adha.

“Ini yang lamban adalah birokrasi dari Sekwan dan Pemprov Jatim untuk melakukan PAW,” tukasnya.

Sama halnya, ketika Mohan Katelu ditetapkan tersangka oleh KPK, ia sudah melakukan kompromi dan hasilnya meminta partai untuk melakukan PAW dirinya untuk diganti dengan Lookh Mahfudz. Akan tetapi, lagi-lagi birokrasi dari Sekwan dan Pemprov Jatim yang lambat membuat PAW tak bisa dilakukan hingga muncul tsunami hukum gelombang tiga dengan 22 tersangka baru.

“Coba kemarin PAW berjalan dengan cepat, maka tidak sampai kondisinya seperti ini, dewan tidak kekurangan legislator,” tukasnya.

Harus ada Diskresi soal PAW

Kasus PAW dari PAN membuat Sekertaris DPD Kota Malang, Dito Arief, mengimbau kepada lembaga eksekutif agar betul-betul reaktif dan sinergis dalam hal pergantian dewan.

“Kami berharap diskresi juga terkait agar proses PAW ini bisa cepat. Karena begini di satu sisi partai disuruh cepat-cepat tapi eksekusinya lambat dari Pemprov dan Sekwan, ini yang buat kita bingung,” ujar Dito Arief.

Ia menegaskan, tidak ada partai satupun yang menginginkan adanya kekosongan di tubuh legislatif, terlebih pasca penetapan 41 tersangka anggota DPRD Kota Malang oleh KPK.

“Contoh kasus Syaiful Rusdi, sudah ada payung hukum, sudah ada putusan inkrah, tapi Pemprov dan Sekwan lamban memproses itu,” tandasnya.

PAN Kota Malang berharap, dengan adanya diskesi terhadap PAW agar prosesnya tidak lambat, bisa mengembalikan fungsi lembaga legislatif yakni penganggaran, pengawasan dan legislasi.

Leave a Reply