PDI Perjuangan Tunjuk Hakim Sebagai Ketua DPRD Kota Malang

PolitikaMalang – Teka – teki siapa yang bakal menjadi Ketua DPRD Kota Malang, pasca Arief Wicaksono mundur karena menjadi tersangka KPK terjawab sudah. Kader terbaik yang dipilih PDI Perjuangan untuk estafet posisi puncak di legislatif itu adalah Abdul Hakim.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Malang itu dianggap sangat mumpuni menggantikan Arief. Selama memimpin Komisi B kiprahnya terbilang sangat baik dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Anggota legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Blimbing itu kini di struktural DPC PDI Perjuangan Kota Malang menjabat sebagai sekertaris. Hakim dalam Pemilihan Legislasi (Pileg) periode lalu merupakan calon dengan suara terbanyak di Kota Malang.

Keputusan pengangkatan Hakim sebagai Ketua DPRD Kota Malang berasal dari surat resmi yang dikirimkan oleh DPP partai berlambang banteng moncong putih itu. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Hadi Susanto membacakan secara resmi surat dari DPP di hadapan publik dan awak media pada Sabtu (7/10) di Kantor partai, Jalan Ahmad Yani, Blimbing.

“Surat resmi dari DPP menunjuk bapak Abdul Hakim sebagai Ketua DPRD Kota Malang,” kata Hadi Susanto.

Usai surat tersebut terbit, maka pihak DPC PDI Perjuangan akan mengantarkannya kepada Sekertariat DPRD Kota Malang untuk ditindaklanjuti oleh para anggota legislatif dalam sebuah rapat pembahasan bersama. Usai hal itu dilakukan, maka surat tersebut akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo sebelum dilakukan rapat paripurna pengangkatan Hakim sebagai Ketua DPRD.

Meski begitu, PDI Perjuangan masih memiliki satu pekerjaan rumah lagi yakni merotasi kadernya yang duduk di legislatif untuk menjadi Ketua Komisi B yang otomatis akan ditinggalkan oleh Hakim.

Baca Juga :   Jaga Keharmonisan Keluarga, Gus Ali Ahmad Apresiasi Griya Curhat

“Pertama kita menunggu dahulu pelantikan Hakim sebagai Ketua DPRD, setelah itu baru kita pikirkan siapa pengganti Ketua Komisi B,” ungkapnya.

Pergantian posisi Ketua DPRD usai Arief Wicaksono mundur dari jabatannya terbilang sangat penting untuk jalannya Pemerintahan Daerah di Kota Malang. Berbagai agenda dewan termasuk dalam rangka penganggaran, pengawasan dan legislasi harus tetap berjalan meskipun sedikit terganjal dengan kasus yang menimpa Arief Wicaksono.

“Harapannya tidak ada program yang mandek, karena kemarin ada keputusan yang mengganggu,” kata Hakim.

Proses pengawasan akan kinerja eksekutif akan lebih dikencangkan, karena menurut Hakim hal itu adalah upaya agar semua program yang sudah diajukan oleh Pemkot Malang bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Apalagi, setelah insiden KPK mengobok-obok DPRD, maka sistem pengawasan harus lebih diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Ada hal yang akan kami evaluasi setelah insiden KPK kemarin,” tandasnya.

Leave a Reply