Pembebasan Lahan Tol Mapan, Komnas HAM Turun Tangan

PolitikaMalang – Kasus pembebasan lahan untuk proyek Tol Malang – Pandaan (Mapan) makin meruncing. Kali ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) langsung turun tangan membantu warga yang terkena dampak pembebasan lahan.

Hal itu dimulai ketika masyarakat melayangkan aduan kepada Komnas HAM perihal permasalahan yang mereka hadapi. Alhasil, tim dari komisi itu terjun langsung dan melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Malang untuk mencari solusi.

Kepala Biro Penegakan HAM, Johan Efendy usai bertemu dengan perwakilan dari Pemkot Malang mengaku jika pihaknya telah menerima aduan dari warga Madyopuro. Ia menegaskan langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan koreksi data dari pengadu dan membandingkannya dengan data dari Pemkot Malang . Selanjutnya, komnas HAM akan mengolah data itu dan merekomendasi kepada pihak terkait.

“Jadi ini hanya tindak lanjut dari pengaduan. Nanti setelah itu, kita olah data nya lanjut kita akan membandingkan,” kata Johan Efendy Jum’at (27/10).

Sebelum kedatangan Komnas HAM ke Kota Malang, pada Kamis (26/10) warga Madyopuro, turun ke jalan melakukan protes atas ganti lahan untuk Tol Mapan yang dirasa merugikan. Masalah utamanya adalah nilai rupiah yang mereka terima tidak sesuai dengan harga yang pada umumnya .

Menanggapi hal itu, Komnas HAM tidak bisa memberi penjelasan memgenai protes warga yang mengatakan bahwa masalah ini merupakan pelanggaran HAM. Komnas HAM nanti akan memberikan kebijakan.

“Secara umum, masalah pembebasan lahan ini berdampak pada harganya yang tidak sesuai . Atau soal ketidakadilan,” kata Johan Efendy.

Proses yang di lakukan oleh Komnas HAM yaitu yakni dua kali 14 hari kerja atau jika memungkinkan hanya 14 hari kerja saja. Dari penggalian data itu, lanjut Johan pihaknya kemudian akan bertemu dengan kedua belah pihak yakni warga dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pertemuan.

Baca Juga :   Walikota Malang: Sampaikan Aspirasi Dengan Cara Yang Baik

“Masalah ini bukan hanya di Malang saja, karena masalah ini berkaitan dengan apresial yang ada di Jakarta,” tukasnya.

Leave a Reply