Pemkab Malang Kembali Raih WTP Enam Kali Beruntun

PolitikaMalang – Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Malang meraih Pemkab Malang untuk Laporan Keuangan Pemda th 2019 dinyatakan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Selasa (30/6) siang. Opini yang kali enam disandang Pemkab Malang tersebut diserahkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M.

Opini tersebut diterima langsung Bupati didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Inspektur, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD) melalui Daring atau Vidcon. Selain Kabupaten Malang, dua pemerintah daerah (pemda) lainnya yang dinyatakan sama meraih Opini WTP di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) hari ini meliputi Kota Batu dan Kabupaten Trenggalek. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyoni menyerahkan LHP atas LKPD TA 2019 kepada pimpinan Forkopimda masing-masing daerah.

”Penghargaan WTP ini bukan sesuatu yang harus kita raih, melainkan kita memang harus WTP karena memang menjadi kwajiban bagi semua ASN di Pemerintah Kabupaten Malang. Seluruh ASN harus menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga harus WTP. Setiap tahun harus WTP karena itu menunjukkan proses pelaporan keuangan yang benar,” terang Abah Sanusi kepada Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Malang, di sela-sela kegiatan kunjungan kerja di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sore tadi.

Berdasarkan LHP yang di serahkan hari ini, Kabupaten Malang berhasil mempertahankan Opini WTP. Kabupaten Malang telah mempertahankan WTP selama enam kali berturut-turut. BPK berharap LKPD yang telah diperiksa oleh pihaknya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran. Meski memperoleh opini WTP Pemkab Malang diminta tetap serius menindak lanjuti rekomendasi yang disampalkan BPK dalam LHP Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi LHP serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Baca Juga :   Pjs. Bupati Malang Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke 75 Jawa Timur

”Ada kriteria yang harus dipenuhi sebelum kemudian dinyatakan Opini WTP tersebut meliputi ; seluruh penyajian dan pengungkapan informasi terkait Neraca LKPD th 2019 telah dilakasanakan sesuai dengan Standart Akuntansi; Adanya kecukupan bukti material dalam pengungkapan, pendapatan, Aset maupun transaksi pebelanjaan pada Neraca; Pelaksanaan Sistim Pengendalian Intern ( SPI) memadai; Tingkat penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK RI atas Hasil Audit sebelumnya cukup baik,” tambah Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, terpisah. 

Leave a Reply