Prodi Perpajakan FIA UB Gelar Diskusi RUU Konsultan Pajak

PolitikaMalang – Sebagai bentuk kelanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 111 tahun 2014 yang di dalamnya juga mengatur tentang siapa saja dan apa syarat untuk bisa menjadi Konsultan Pajak memantik Prodi S1 Perpajakan FIA UB gelar Diskusi Terbatas bahas RUU konsultan Pajak.

“Dalam Diskusi Terbatas yang dilaksanakan pertama kali ini, dihadiri oleh Darussalam sebagai Managing Partner DDTC, Hidayat Amir yang menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Imam Sofyan sebagai Kabag 1 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekjen Kemenkeu yang hadir sebagai narasumber diskusi dari kalangan praktisi dan konsultan,”ujar Saparilla Worokinasih Kepala Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UB).

Diskusi Terbatas ini membahas lebih lanjut tentang masa depan profesi lulusan pajak terkait dibahasnya RUU Konsultan Pajak,”tambahnya.

“Yang terjadi saat ini dimana ada pihak-pihak lain yang bisa menjadi Konsultan Pajak dengan syarat telah lulus sertifikasi. Padahal kami di kalangan akademisi ini mendidik para mahasiswa calon Konsultan Pajak ini hingga Empat tahun agar memenuhi spesifikasi dan standar yang telah ditentukan pemerintah,” ungkap Saparilla Worokinasih usai pelaksanaan Diskusi Terbatas di lantai II Gedung B FIA UB.

Sebagai pertanggungjawaban terhadap para anak didiknya yang akan terimbas dari dampak jika RUU Konsultan Pajak itu diberlakukan menjadi undang-undang, maka Saparilla Worokinasih menggelar diskusi terbatas, bukanlah bentuk ketakutan dari kekhawatiran mahasiswa didikannya tidak akan mampu bersaing atau terkurangi lahan pekerjaan di bidang perpajakan, melainkan wujud konkrit .

“Kami tidak takut, tetapi ini wujud pertanggungjawaban kami sebagai pendidik kepada anak didik kami. Dan perlu diketahui, dari semua lulusan S1 Perpajakan satu-satunya di Indonesia ini (FIA UB) kurang dari 30% yang bekerja di sektor Konsultan Pajak dan masih banyak yang bekerja d bidang perpajakan yang lainnya,” ungkap Saparilla Worokinasih.

Baca Juga :   Mutasi Besar Diawal Tahun, Sutiaji Lantik 31 Pejabat di Pemkot Malang

 

“Mahasiswa kami belajar sesuai dengan kurikulum yang telah memenuhi standar sertifikasi dan tiba-tiba ada pihak-pihak yang mengikuti pendidikan Enam bulan sudah bisa mendapatkan sertifikasi dan bisa menjadi Konsultan Pajak padahal tidak memiliki background
perpajakan sama sekali sebelumnya,” sebutnya .

Diskusi Terbatas kali ini merupakan langkah awal dari Prodi S1 Perpajakan FIA UB, dimana nantinya juga akan dilaksanakan diskusi berikutnya dengan melibatkan para pihak dari luar bidang perpajakan seperti akademisi dan praktisi hukum dan yang lainnya.

“Ini baru langkah awal dan jalan masih panjang. Diskusi-diskusi berikutnya akan kita laksanakan untuk masukan bagi Pemerintah dan DPR RI saat membahas RUU Konsultan Pajak,” tutup Saparilla Worokinasih .(*)

Pewarta: Djoko Winahyu.

Leave a Reply