Rakor forkompinda dan Penyelenggara Pemilu, Walikota Malang dan Bawaslu Ungkapkan Kerawanan

PolitikaMalang – Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan adanya potensi-potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di wilayahnya.

Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kewaspadaan Daerah Dalam Rangka Pemantauan Pemilu Serentak Tahun 2019 Yang Aman dan Kondusif, hari ini (2/4/2019) di Hotel Aria Gajayana.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, jajaran TNI-Polri serta seluruh lurah dan camat.

“Di wilayah tersebut merupakan upaya tangkal dini kerawanan. “Ada dua tempat sebenarnya, di TPS dan di kecamatan ini rawan,” tutur Pak Aji, sapaan akrabnya.

Menurut Sutiaji, Ada dua tempat yang rawan, yakni di tempat pemungutan suara (TPS) dan di kecamatan. Salah satunya, terkait keterbatasan personel panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Seperti diketahui, dalam gelaran pemilu serentak pada April mendatang, tugas PPK bertambah dengan harus merekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS. “Di tingkat PPK nanti luar biasa. Keterbatasan hanya 5 orang petugas penyelenggara, yang dia harus menghitung hasil dari ratusan jumlah TPS di kecamatan,” ungkapnya. “Di Kedungkandang misalnya. Ada 500 TPS lebih yang harus dihitung oleh 5 petugas itu,” lanjutnya.

Untuk diketahui, jumlah TPS pada Pemilu 2019 di Kota Malang meningkat sebanyak 90 persen dibandingkan Pilkada 2018 kemarin. Pada Pemilu 2019, jumlah TPS mencapai 2.343 TPS. Sementara pada Pilkada 2018 hanya sebanyak 1.400 TPS.

Sutiaji juga mengaca pada pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2004 silam. “Ada aturan baru. Kalau dulu kan PPK hanya verifikasi. Tetapi sekarang harus buka kotak. Petugas yang ada di kecamatan rolling-nya harus terus. Ini saya kira juga rawan,” sebutnya .

Sementara itu, paparan Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa di rapat koordinasi forkompinda dan Penyelenggara pemilu di hotel Aria Gajayana menyampaikan, bahwa Bawaslu kota malang memberikan catatan kerawanan pemilu dalam aspek data pemilih pemilu 2019.

Baca Juga :   Free in cost Re-writes With NO Deposit

Hasil penetapan DPT oleh KPU kota malang tanggal 7 Desember 2018 , jumlah DPT yang ditetapkan adalah 623.185 pemilih.

Sementara hasil rapat koordinasi forkompimda tanggal 11 maret 2019 yang dilaksanakn oleh kesbang di hotel 1O1 , diperoleh informasi dari dinas kependudukan bawah jumlah penduduk kota Malang adalah 916-an, jumlah penduduk yang wajib KTP sekitar 690 ribuan, Jumlah Penduduk kota malang yang telah rekam e-KTP sekitar 650 ribuan.

Dari data tersebut bawaslu kota malang menemukan selisih jumlah penduduk yang telah rekam KTP dengan jumlah DPT kota malang sekitar 28 ribuan.

Artinya angka pemegang E-KTP lebih tinggi dari jumlah DPT kota malang.
Dari catatan diatas , bawalsu mencatat sebagai titik kerawanan di TPS , karena ada 28 ribu lebih warga kota malang yang telah memiliki e-KTP tetapi belum masuk DPT, sehingga potesni pemilih Daftar pemilih khusus (DPK) atau potensi pemilih pengguna KTP sangat besar, oleh sebab itu data penduduk pemilik KTP yang belum masuk DPT harus dapat di petakan sejak awal.

Sementara data pemilh pindahan (DPTb ) masuk di Kota Malang per 17 Maret 2019 adalah 14.514 dan DPTb Keluar 3.521 pemilih. Sehingga selisih antara DPTb masuk dengan DPTb keluar sekitar 10.993 pemilih, terhadap data ini KPU agar memperhatikan pelayananya terutama keterpenuhan logistic surat suara.

” KPU harus cepat dan tanggap melihat kondisi kerawanan ini, dan tak kalah pentingnya memperhatikan perkembangan valid data DPT karena sampai hari ini cercatat ada 467 data pemilih meninggal,” tutup Alim Mustofa.(*)

Pewarta : Djoko Winahyu

Leave a Reply