Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Putuskan Raperda Tentang Produk Hukum Daerah

Politikamalang – Kepala Staf Kodim 0833/Kota Malang Mayor Arh Heru Sunyoto mewakili Komandan Kodim 0833 bersama Forpimda Kota Malang menghadiri acara Rapat Paripurna DPRD Kota Malang tentang penyampaian pendapat akhir Fraksi tentang pengambilan Keputusan terhadap Raperda mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan pembentukan produk hukum daerah, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Jln. Tugu No. 1A Malang. Rabu (24/07/2019).

Hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang antara lain Ketua DPRD Bambang Heri Susanto, Walikota Malang Drs. H.Sutiaji, Wawali Kota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko, Dandim 0833/Kota Malang diwakili Kasdim 0833 Kapten Arh Heru Sunyoto, Kapolres Malang Kota diwakili Kapolsek Klojen Kompol Hariyanto, Kepala Kejaksaan Negeri Malang di Wakili Kasi Intel Kajari Heru, SH, M,hum, segenap anggota DPRD dan Pimpinan OPD se-Kota Malang.

Rapat Paripurna DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto. Dalam penyampaiannya, Bambang mengatakan
salah satu sasaran reformasi birokrasi, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang diwujudkan dengan aparatur pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dengan berkurangnya urusan dan kewenangan yang dimiliki daerah, secara logika seharusnya organisasi yang di bentuk akan semakin ramping, karena beban yang di tanggung semakin ringan, hal ini sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang efisien dan efektif.

Untuk itu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah dengan mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur, membangun dan menanamkan budaya kerja yang prima, serta mewujudkan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktifitas yang tinggi, meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Baca Juga :   E - Commerce Antar Kota Malang Raih Indonesia Award 2020

Pada akhirnya, dengan adanya peraturan daerah ini pemerintah harus lebih mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat dan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Secara terpisah Kasdim 0833 menyampaikan bahwa Rapat Paripurna ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pengambilan sebuah keputusan terkait dengan penyusunan perangkat daerah yang sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Pemkot Malang, termasuk didalamnya pembuatan produk hukum daerah terkait dengan upaya Pemkot Malang dalam upaya penegakkan hukum serta menjamin kepastian hukum di Kota Malang.(*)

Pewarta: Djoko Winahyu

Leave a Reply