Sah! Plt Bupati Malang Lantik 269 Kepala Desa Terpilih Hasil Pilkades Serentak 2019

PolitikaMalang – Plt. Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, MM mengambil sumpah jabatan dan melantik sebanyak 269 orang Kepala Desa Terpilih dari 33 wilayah kecamatan se Kabupaten Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (29/8) pagi. Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, Pak Sanusi, sapaan akrab Bupati menyampaikan Selamat kepada seluruhnya sebagai hasil dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak Gelombang Ketiga di wilayah Kabupaten Malang.

Kegiatan yang berjalan lancar tersebut juga dihadiri Kepala Pengadilan Negeri Kepanjen, perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kapolres Malang, Forkopimda Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Staf Ahli Bupati, Assisten Sekda, Kepala OPD Kabupaten Malang, Muspika se Kabupaten Malang dan tamu undangan. Mereka sekaligus menyaksikan jalannya pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan seluruh kepala desa terpilih.

Dalam arahannya, Pak Sanusi mengatakan, memegang jabatan sebagai Kepala Desa, tentu merupakan cita-cita dan harapan dari para Kepala Desa Terpilih. Oleh karena itu, beliau berharap kesempatan mulia menjadi Kepala Desa benar-benar diemban dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Dalam proses pemilihan yang lalu, para Kepala Desa Terpilih tentu juga telah menyampaikan berbagai program dan janji politik kepada masyarakat. Maka berbekal program yang telah dirancang selama masa kampanye, pasca pelantikan hari ini semua Kepala Desa agar segera menyusun berbagai kelengkapan guna menunjang kinerjanya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

”Tak kalah pentingnya, dalam pemilihan Kepala Desa yang lalu, polarisasi mungkin terjadi di tengah masyarakat desa. Untuk itu, pasca pelantikan saya menghimbau agar Kepala Desa Terpilih segera melakukan konsolidasi, rangkul semua komponen desa, serta berikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat desa. Hal ini penting, mengingat dalam melaksanakan pembangunan desa, semua pihak sangat diperlukan peran dan partisipasinya. Kemudian, perlu dipahami pula, Pemkab Malang telah menetapkan strategi untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Baca Juga :   Pemkab Malang Peringati Hari Pahlawan

Pak Sanusi, menegaskan, strategi itu juga harus didukung Pemdes. Maka dalam seluruh program pembangunan yang ditetapkan di tingkat desa, harus selaras dengan program yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Malang. Diantara poin penting yang harus dilaksanakan, berhubungan dengan strategi utama pembangunan Kabupaten Malang, yang salah satunya berfokus untuk mengurangi angka kemiskinan. Terkait hal tersebut, menekankan kepada Kepala Desa Terpilih agar dapat mendorong percepatan pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

”Sesuai peraturan tersebut, salah satu amanat terpenting berkaitan dengan proses pendataan masyarakat miskin yang ada di desa melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, Red), dimana hal ini menjadi tanggung jawab penuh Kepala Desa beserta seluruh jajarannya. Oleh karena itu, pasca pelantikan ini saya berharap dapat segera dilaksanakan di setiap desa, dan secepatnya data valid masyarakat miskin tersedia sehingga dapat digunakan untuk berbagai program pemerintah guna menangani masalah kemiskinan,” terang Pak Sanusi.

Bupati menjelaskan, dalam melaksanakan program pembangunan, Pemerintah Desa nantinya secara bertahap juga akan mendapatkan dukungan dalam bentuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Tak lupa, beliau berpesan, mengingat nominal DD dan ADD yang besar, dan pengawasan penggunaannya yang ketat, maka para Kepala Desa harus benar-benar memahami aturan pengelolaan DD dan ADD, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan.

”Gunakan DD dan ADD dengan maksimal, karena dengan pengelolaan yang baik, DD dan ADD telah terbukti mampu memberikan manfaat signifikan bagi Pemerintah dan masyarakat desa. Perlu diingat pula, bahwa DD dan ADD bukanlah dana untuk Kepala Desa, tetapi dana untuk pembangunan Desa. Maka, jadilah pemimpin yang amanah, yang mampu memimpin penggunaan DD dan ADD sesuai dengan peruntukannya. Harapannya, Kepala Desa yang baru dilantik bisa mengikuti program-program Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka menghapuskan kemiskinan, mempercepat adanya destinasi pariwisata, dan pelestarian lingkungan hidup segera bisa terlaksana,” terang Pak Sanusi.

Baca Juga :   Perkuat Ideologi, Gus Ali Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

Mantan anggota DPRD Kabupaten Malang ini pun lantas mencontohkan, di sektor pendidikan, Kepala Desa bisa membantu warga yang harus masuk sekolah ke SD, dan SMP agar kualitas pendidikan bagus. Di sektor kesehatan, programkan masyarakar seluruhnya sehat. Sektor perekonomian yakni untuk mempercepat potensi daerah agar mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Secara khusus, Pemkab memacu percepatan pembangunan desa, mengajak kepada para Kepala Desa agar benar-benar mampu memetakan dan memahami seluk beluk potensi yang dimiliki desa.

Saat ini, tambah Pak Sanusi, Pemkab Malang sedang memprioritaskan pembangunan kawasan perdesaan dengan menekankan pada gerakan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif. Desa wisata, adalah salah satu solusi riil yang merupakan gabungan dari optimalisasi potensi desa dengan gerakan ekonomi kreatif. Maka Pemerintah Desa dapat mendorong desanya sebagai Desa Wisata baru, atau setidaknya dapat menjadi sentra ekonomi sesuai potensi yang dimiliki desa.

”Bila hal ini dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa Terpilih beserta seluruh jajarannya, kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat segera diwujudkan. Selamat melaksanakan tugas bagi para Kepala Desa Terpilih. Agar tidak terjadi penyalah gunaan jabatan, Pemkab segera melaksanakan diklat bagi para kepala desa yang baru saja dilantik. mungkin selama seminggu. Saya memberikan arahan tentang pemerintahan, Dandim 0818 Kabupaten Malang dan Kota Batu beri wawasan terkait kedisiplinan, kebangsaan dan bela negara. Kapolres Malang berikan pendampingan alokasi dana desa dan Kajari masalah korupsi dan pra peradilan,” jelas Pak Sanusi.

Sementara, dari 269 Kepala Desa Terpilih, tercatat dua kepala desa sedang bermasalah dengan pihak kepolisian. Pak Sanusi merespon yang bersangkutan sedang mengikuti tindak lanjut sesuai proses hukum. Sekarang keduanya masih belum inkrah, jadi hanya diberhentikan sementara, sehingga nanti akan ada PJ yang mengisi adalah pejabat atau staf dari kecamatan.

Baca Juga :   Pemkab Malang Peringati Hari Pahlawan

”Kalau diputuskan tidak bersalah, ya kembali lagi sebagai Kepala Desa. Keduanya baru berhenti sementara. Sedangkan, diantaranya 13 kades terpilih berstatus PNS sehingga PNS cuti. Jadi, ketika masa jabatannya selesai, maka dia kembali lagi senbagai PNS. Kalau Polri-TNI mungkin pensiun dini. Kita ikutan aturan yang berlaku saja. Soal tunjangan tergantung instansi masing-masing,” pungkas Pak Sanusi. 

Leave a Reply