Sambut Pilkada Kabupaten Malang, ASN Harus Netral

PolitikaMalang – Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM membuka kegiatan Penguatan Netralitas dan Integritas ASN dalam rangka menciptakan Good Governance Government Tahun 2019 yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, bertempat di Hotel Savana Malang, Senin (28/10) pagi.

Diawal sambutannya, Bupati mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang melaksanakan sistem demokrasi. “Dalam proses demokrasi tersebut, tentu kita mengetahui bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dipilih oleh rakyat. Tantangan dalam melaksanakan agenda demokrasi salah satunya berkaitan dengan netralitas ASN. Tidak jarang membawa para ASN dalam pusaran pertarungan kekuasaan, yang efeknya sangat tidak produktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pemerintah yang baik,” terang Bupati.

Dijelaskannya lebih lanjut, ASN berada dalam posisi yang dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, ASN merupakan pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karirnya sering dikaitkan dengan kepentingan politik Pejabat Pembina Kepegawaian. Di sisi lain, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik.

Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga mengamanatkan bahwa ASN harus memiliki integritas, netralitas, dan profesionalitas pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Selain itu, ASN juga didorong agar mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya langkah strategis, yang bertujuan untuk menguatkan netralitas dan integritas ASN.

“Netralitas ASN akan terus menjadi isu yang banyak mendapat sorotan disebabkan oleh cukup banyaknya pelanggaran ASN terhadap asas netralitas yang akhirnya berpengaruh terhadap integritas mereka sebagai pelayan masyarakat. Pelanggaran ini terjadi, terutama menjelang, pada saat, dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. ASN sebagai anggota KORPRI, juga berkewajiban menerapkan Panca Prasetya KORPRI bahwa pengabdian anggota KORPRI bukan kepada kepentingan individu, kelompok dan golongan, melainkan hanya kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga :   Nyekar ke Makam Bung Karno, Bu Nyai: Beliau kawan Berdiskusi Kakek Saya

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Malang dapat menjaga dan meningkatkan netralitas dan integritas ASN. Mengingat pada tahun 2020, hiruk pikuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang sudah dimulai. “Saya berharap upaya mewujudkan netralitas dan integritas ASN ditunjukkan dengan terus berinovasi dan bisa memberikan contoh soal kedisiplinan misalnya dari sisi jam kerja. Saya tidak mau mendengar lagi ada LPJ telat karena disitulah kinerja kita, dinilai,” tegasnya.

Sementara itu, Nurman Ramdansyah, S. H, M. Hum selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Malang menjelaskan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 100 orang diantaranya dari staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah ini bertujuan mewujudkan netralitas ASN khususnya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di lingkungkan Kabupaten Malang, meningkatkan integritas ASN dalam penyelenggaraan negara, serta mewujudkan persamaan visi misi Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka menciptakan good governance government bagi ASN.

Selain itu, kegiatan ini diisi oleh tiga orang narasumber diantaranya Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs. Akmal Malik, M.Si, Asisten Komisioner Komisi ASN, John Ferianto, S.Sos, M.M dan Ketua Dewan Pengurus Kopri Kabupaten Malang, Ir. Didik Budi Muljono, M.T.

Leave a Reply