Sang Walikota Dermawan Itu Kini Ditahan, Benarkah Ia Terlibat?

Politika Malang – KPK telah resmi menetapkan Wali Kota Malang (Non Aktif), Mochamad Anton sebagai tersangka, ia diduga ikut terlibat dalam kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang 2015. Incumbent yang juga maju dalam Pilwali Kota Malang periode 2018-2023 itu disangka berperan sebagai pemberi gratifikasi kepada jajaran legislatif.

“MA yang juga Walikota Malang ditetapkan sebagai tersangka bersama 18 lainnya yang kesemuanya adalah anggota DPRD Kota Malang,” terang Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, Rabu (21/3) lalu.

Seperti diketahui dalam fakta persidangan, kasus ini berawal ketika ada pertemuan antara Anton dengan Ketua Dewan Arief Wicaksono yang turut dihadiri oleh Wakil Walikota Sutiaji, Ketua Fraksi PDIP Suprapto, Sekretaris Daerah Kota Malang, Cipto Wiyono dan Kadis PUPR Jarot Edy S.

Ketika itu, Arief meminta Anton memberikan uang kepada anggota DPRD dengan istilah uang ‘pokok-pokok pikiran’ atau uang ‘pokir’ guna melancarkan pembahasan usulan APBD-P. Melancarkan yang dimaksud adalah tidak ada interupsi sehingga usulan itu dapat segera disetujui.

Cipto kemudian meminta Tedy Sujadi Soemarna selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas PUPPB untuk meminta uang kepada rekanan sebesar Rp 900 juta. Uang itu dialokasikan untuk Arief sebesar Rp 700 juta, sementara sisanya diserahkan kepada Cipto.

Pada 13 Juli 2015, Arief menanyakan Cipto soal uang tersebut karena dia akan mengkondisikan anggota DPRD agar tidak melakukan interupsi terkait usulan APBN-P itu. Arief meminta uang diantarkan ke rumah dinasnya. Ia juga meminta uang dibagi menjadi dua bungkus, sebesar Rp 100 juta untuk dirinya, sementara Rp 600 juta untuk anggota DPRD. Uang kemudian diserahkan oleh Tedy.

Setelah menerima uang itu, Arief menghubungi Suprapto untuk mengambil uang Rp 600 juta di antaranya yang akan dibagikan kepada anggota DPRD. Pada 22 Juli 2015, DPRD Kota Malang menyetujui rancangan perubahan APBD Kota Malang 2015. Arief menandatangani persetujuan itu selaku Ketua DPRD Kota Malang.

 

Anton Membantah Terlibat 

Namun Dalam sidang terdakwa Jarot Edi Sulistyono di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Februari lalu,
Anton yang dihadirkan sebagai saksi, menyatakan tidak tahu atas pembagian uang di lingkungan DPRD Kota Malang yang juga menjerat Ketua DPDR M Arif Wicaksono.

Ketika Jaksa KPK menanyakan kepada Anton pernah komunikasi atau bertemu dengan Arif Wicaksono, dijawab pernah bertemu, namun tidak membahas masalah pengesahan Banggar.

“Pernah (Bertemu Arief), hanya saat akan rapat paripurna, dan di sana tidak membahas apa-apa. Selama ini saya tidak pernah bertemu atau rapat dengan anggota Banggar, jadi kalau ada rapat paripurna, sebelum forum mampir dulu di ruang transit,” tegas Anton, di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Selasa (28/2/2018) lalu.

Baca Juga :   Walikota Malang Sidak Perkantoran, Efektifkan PPKM Tahap 2

Ia juga menyatakan pernah diajak bertemu oleh Cipto dan Arif Wicaksono (DPRD kota Malang) namun karena tidak mempunyai korelasi, Anton menolak.

 

Kasus Bermuara Dari Gedung Dewan

Korupsi massal yang terjadi di Kota Malang, membuat Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Brawijaya, Ngesti D Prasetyo ikut bersuara. Ia mengatakan bahwa, pola kolusi dan sikap koruptif yang melibatkan anggota DPRD Kota Malang mencerminkan, gagalnya fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan sebagai wakil rakyat. Selain itu kata dia, hal ini mencerminkan buruknya pengkaderan partai.

Lanjutnya, ada beberapa pola hubungan antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif (Pemerintah Daerah), yakni pertama hubungan harmonis normatif, kedua transaksional, serta hubungan ketegangan (disharmonis).

“Jika di Kota Malang, yang terjadi adalah hubungan harmonis transaksional, sehingga pola relasi lebih pada kepentingan politik individual dan kepartaian, yang lebih bersifat kolutif dan membawanya ke arah perbuatan koruptif,” urainya.

Sementara dalam segi implikasi pemerintahan dan politik, lanjut dia, status tersangka pada beberapa pimpinan dan anggota DPRD, akan mengurangi kepercayaan dan legitimasi publik terhadap proses pengambilan kebijakan. Meski secara hukum masih dapat dikatakan sah.

“Masyarakat menjadi tahu bahwa aspirasi yang di sampaikan sia-sia akibat sikap kolutif yang dilakukan. Pemenuhan kuorum dan alat kelengkapan dewan pasti berjalan terseok. Dampaknya pada pembahasan APBD, jaring aspirasi dalam musrenbang terancam juga tidak dapat terakomodasi dengan baik serta fungsi pengawasan DPRD semakin lemah,” tandasnya.

 

Abah Anton Dikenal Dermawan dan Berprestasi

Keterlibatan Mochammad Anton dalam kasus suap tersebut membuat masyarakat Kota Malang terkejut, apalagi ini seolah kotradiktif dengan sosok pria 52 tahun tersebut. Selama ini Anton yang kembali maju sebagai Calon Wali Kota Malang 2018-2023 berpasangan dengan Syamsul Mahmud ini, dikenal sebagai sosok yang religius dan dermawan.

Selain mempunyai Majelis Jumat Legian yang sudah berjalan lebih dari 12 tahun, Abah Anton begitu ia akrab disapa, dikenal masyarakat sebagai sosok yang suka membantu warga tak mampu. Bahkan, kegiatan mulia itu kerap dilakukan sejak sebelum ia menjabat sebagai wali kota. Janji tidak mengambil gaji sebagai wali kota dan menyalurkannya untuk masyarakat tidak mampu sudah dibuktikannya. Selama 4 tahun ini menjadi N-1, Abah Anton tiap tahunnya mengumpulkan gajinya dan menyalurkannya dalam bentuk sembako kepada masyarakat tak mampu.

Begitu pula pada momen bulan Ramadan. Abah Anton juga memberikan santunan kepada ribuan anak yatim piatu dan fakir miskin, dengan merogoh kocek pribadi. Ya, sebelum menggeluti karir sebagai Wali Kota Malang, Abah Anton merupakan seorang pengusaha sukses. Bahkan, saat ini Anton tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 113.280.730.356 yang dilaporkannya pada 17 Januari 2018.

Baca Juga :   Kota Malang Mulai Vaksinasi, Sutiaji : Vaksin Aman dan Halal

Abah Anton juga diketahui merupakan sosok wali kota yang terbilang sangat dekat dengan masyarakat. Abah, begitu sapaan akrabnya, tak pernah malu berbaur dengan seluruh komponen warga, dalam berbagai kesempatan, seperti pada saat sambung rasa atau blusukkan, hingga momen penting lainnya.

Kedekatan Abah Anton dengan masyarakat, dikarenakan sosok N-1 ini merupakan pribadi yang murah senyum kepada orang lain dan juga sangat ramah. Julukan ‘The Smilling Mayor” atau wali kota murah senyum layak disematkan pada Abah Anton.

Sosok ramah wali kota dan kepiawainnya dalam berkomunikasi dan merangkul semua kalangan membuahkan hasil yang sangat signifikan dengan masuknya dana CSR ke Kota Malang dari berbagai perusahaan besar.

Tak salah, jika sebuah lembaga terkemuka memberikan penghargaan kepada Abah Anton sebagai “Marketer of The Year” pada tahun 2016. Hasil survei lembaga tersebut, Abah Anton dinilai memiliki integritas pribadi yang baik dan minim konflik dengan masyarakat.

Taman yang indah di berbagai sudut Kota Malang yang ada saat ini, tak lepas dari tangan dingin Abah Anton. Atas capaiannya itu, ia juga dijuluki warga sebagai Wagiman atau kepanjangan dari Wali Kota ‘gila’ taman yang bermakna wali kota yang ingin memperbaiki dan mempercantik taman.

Grafik pembangunan di Kota Malang selama kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup baik. Angka gerak perekonomian di Kota Malang sudah menyentuh 5,6 persen dengan angka inflasi hanya sekitar dua persen. Itu berimbas kepada grafik peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 86,2 persen, dimana angka itu melebihi IPM Provinsi Jawa Timur bahkan IPM level nasional.

 

Status Tersangka dan Pilkada

Ditahannya Walikota Malang (Non Aktif), oleh KPK membuat sang incumbent tak bisa mengikuti tahapan kampanye untuk Pilwali Kota Malang yang kurang dari tiga bulan lagi. Situasi dilematis itu disikapi dengan bijak oleh Tim Pemenangan Paslon ASIK (Anton – Syamsul Mahmud).

“Mewakili seluruh pendukung Abah Anton dan Mas Syamsul Mahmud, kami sangat prihatin atas ditahannya Abah Anton guna mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan KPK. Tentu hal itu jauh dari apa yang kami perkirakan,” tutur Ketua Tim Pemenangan Paslon ASIK, Arif Wahyudi

Baca Juga :   Mutasi Besar Diawal Tahun, Sutiaji Lantik 31 Pejabat di Pemkot Malang

“Namun demikian, sesuai pesan dari Abah Anton sebelum berangkat ke Jakarta , kami harus tetap tegar dan semangat dalam berjuang, apapun yang terjadi,” sambung politisi PKB ini.

Karenanya, pihaknya kini akan melakukan Re-design dalam pergerakan, dengan melakukan koordinasi dengan partai koalisi maupun dengan calon wakil walikota, Syamsul Mahmud.

“Kami hormati proses hukum di KPK dan kami akan terus bergerak sampai titik darah penghabisan sebagai bentuk penghormatan kami kepada Abah Anton,” pungkas Arif.

Penahanan Abah Anton, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengundang reaksi dari simpatisan dan masyarakat. Sejumlah simpatisan menggelar aksi spontanitas di beberapa wilayah di Kota Malang. Mereka mengadakan doa bersama dan mengumpulkan tanda tangan di atas kain panjang berwarna putih sebagai bentuk dukungan terhadap Abah Anton. Udin salah satu relawan menyebutkan, para simpatisan di berbagai titik kompak menyampaikan keikutsertaannya menggalang tanda tangan dukungan kepada Abah Anton.

“Ada di tempat lain juga seperti Kampung Biru Arema, Sawojajar, dan Muharto. Juga ada yang diselenggarakan AMC (Anton Mania Community), dan dari PKB,” tandasnya.

Sementara itu, ditahannya Abah Anton yang notabene juga sebagai calon walikota juga mendapat sorotan dari banyak pihak. Direktur Hasta Komunika research & consulting, Muhammad Anas Muttaqin menilai bahwa dengan ditahannya Abah Anton tentu sedikit banyak cukup merugikan calon petahana tersebut. Pasalnya ia tak bisa menggunakan haknya untuk berkampanye menyapa masyarakat. Padahal hal tersebut penting untuk menjaga dan menaikkan elektabilitasnya.

“Pengaruh pada elektabilitas pasti ada, namun kita juga harus melihat persepsi publik selama ini kepada Abah Anton seperti apa” ungkapnya.

Anas menilai, bagaimanapun juga Anton selama ini punya modal sosial dan rekam jejak yang cukup baik. Sosoknya yang dermawan dan religius membuat masyarakat punya persepsi yang baik tentang Anton. Berbagai program kerjanya seperti kampung tematik, bedah rumah, bus sekolah dan lainnya cukup dirasakan masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya juga dinilai cukup baik. Tak heran jika elektabilitas Abah Anton menurut berbagai lembaga survei cukup tinggi hingga saat ini.

Anas menambahkan, tipe pemilih di Indonesia secara umum adalah melodramatik. Mereka cenderung akan bersimpati kepada sosok yang mereka nilai telah didholimi. Menjadi tugas penting tim sukses dan simpatisan untuk meyakinkan masyarakat sambil menunggu pembuktian proses hukum yang sedang berjalan.

“Jika masyarakat tidak yakin Abah Anton bersalah dan mempersepsikan dia sebagai korban politik, maka saya kira masyarakat akan justru bersimpati pada Abah Anton” pungkasnya.

Leave a Reply