Soal Toko Modern, AATMI: Pemkot Hanya Bisa Ternak Regulasi

PolitikaMalang – Salah satu yang getol menyuarakan perlawanan akan toko modern adalah Aliansi Anti Toko Modern Ilegal (AATMI). Mereka meneriakkan tentang dampak negatif keberadaan tokoh modern ilegal terhadap perekonomian masyarakat utamanya pemilik toko kelontong.

Koordinator AATMI, Soetopo Dewangga, dalam menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perdagangan yang salah satunya mengatur toko modern adalah hal yang sia-sia.

Pasalnya, selama ini Pemkot Malang sudah memiliki payung hukum yakni Perda No 1 Tahun 2014 yang memang khusus mengatur tentang toko modern. Menurutnya, jika hal itu bisa dimaksimalkan dan ketegasan dalam penerapannya, maka permasalahan yang ada di masyarakat bisa diselesaikan dengan baik.

“Membuat Perda baru soal toko modern sia-sia. Pemkot hanya seperti ternak regulasi saja,” kata Soetopo Dewangga.

AATMI juga mengkritisi para wakil rakyat di DPRD yang dianggapnya kurang dalam melakukan pengawalan terhadap Perda No 1 Tahun 2014. Karena, menurut AATMI dengan menjamurnya toko modern yang seolah tanpa batas, maka ada pengabaian akan aturan perizinan.

“DPRD inisiasi Perda lagi untuk apa? Harusnya mereka melakukan evaluasi apakah Perda yang sudah ada jalan atau tidak,” ungkapnya.

Bahkan, menurut Soetopo Dewangga putusan Ombudsman RI yang mengatakan jika ada maladministrasi Pemkot Malang dalam proses pendirian toko modern hingga kini masih belum ada tindak lanjut yang jelas.

“Harusnya yang kita lakukan adalah gugatan ke pengadilan. Karena adalah kendala dana dan waktu kita masih belum bisa lakukan itu. Yang kita lakukan kedepan adalah mencoba mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPRD,” tukasnya.

Baca Juga :   Sidak Proyek Kayutangan Heritage, Walikota Malang Minta Kemudahan Akses Warga

Leave a Reply