Spanduk Pemkab Malang Di Soal, LIRA Singgung Potensi Konflik Kepentingan

PolitikaMalang – Beredarnya sejumlah spanduk media sosialisasi penanganan Covid-19 berlogo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang memampang foto Bupati Sanusi berdampingan dengan Ketua DPRD Didik Gatot Subroto memantik reaksi sejumlah pihak. Menurut LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya, hal ini menunjukan pelanggaran etika administrasi publik dari Pemkab Malang, termasuk juga unsur pelanggaran azas kepatutan dan kepantasan.

LIRA Malang Raya melalui sekretarisnya, Dito Arief, menyampaikan bahwa penganggaran pengadaan media sosialisasi tersebut tentunya ada di OPD – OPD terkait, dalam hal ini masuk wilayah lingkup Eksekutif (Pemkab), sehingga ketika di spanduk tersebut ada foto Ketua DPRD tentu menjadi aneh, karena sudah beda ruang lingkup.

Menurut Dito, sapaan akrabnya, seharusnya Sekwan DPRD Kabupaten Malang menganggarkan sendiri pengadaan media sosialisasi Covid-19 tersebut jika ingin foto Ketua DPRD atau Anggota DPRD terpampang.

“Mestinya jika media sosialisasi penanganan Covid-19 itu dari Pemkab, yang dipasang fotonya Bupati dan Wakil Bupati Malang, sayangnya kan sampai hari ini Wabup Malang belum juga kunjung dilantik. Kalau tidak ya fotonya Plt Sekda, bukan foto Ketua DPRD, hal ini mempertontonkan sekali dugaan kampanye terselubung dengan fasilitas APBD” ungkapnya.

Sekretaris LIRA Malang Raya, Dito Arief


Pria jebolan Universitas Brawijaya ini menambahkan, Pasangan Sanusi – Didik yang sudah resmi berpasangan dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020 mendatang, mestinya harus bijak dalam menggunakan kewenangannya sebagai pejabat publik, sehingga tidak terlibat konflik kepentingan, apalagi jika disalahgunakan untuk kepentingan kampanye.

“Saya kira DPRD Kabupaten Malang harus merespon hal ini, meminta Satpol PP untuk mencopot dan diganti dengan Spanduk lain tanpa adanya Foto Ketua DPRD. Sah-sah saja Pimpinan DPRD jika mau membuat media serupa dengan anggaran Sekwan DPRD, tapi jangan mendompleng yang itu masuk ruang lingkupnya Pemkab (Eksekutif)” pungkasnya.

Baca Juga :   Jelang Pilkada 2020, Pjs Bupati Malang Tegaskan Netralitas ASN

Leave a Reply