Sutiaji Mengaku Sudah Siapkan Taktik dan Skema Politik untuk Pilkada Malang

PolitikaMalang – Salah satu Kandidat Bakal Calon Wali Kota Malang, Sutiaji, masih optimis akan dapat kendaraan politik dalam Pilkada Malang 2018 mendatang.

Dalam diskusi bertajuk “Membaca Arah Koalisi Parpol dan Persepsi Publik: Fight or Friend” yang digelar Politika Malang, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Malang itu mengaku selain ke PDI Perjuangan ia juga membuka komunikasi politik dengan partai lainnya.

“Sampai saat ini saya memang masih menjadi kandidat bacalon dari PDI Perjuangan, tapi saya juga menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya,” kata Sutiaji.

Ia menambahkan, perburuan untuk mendapat rekomendasi dari partai politik masih belum selesai dan terus berproses. Artinya, meski ada beberapa partai di tatarak DPC yang sudah menjatuhkan pilihan pada salah satu nama, namun peluang komunikasi agar koalisi masih terbuka.

“Saya tegaskan jika upaya untuk koalisi masih belum final. Masih ada waktu sampai dengan pendaftaran calon,” ujarnya.

Ditanya soal partai mana yang diajak komunikasi selain PDI Perjuangan, Sutiaji masih belum memberi jawaban dengan gamblang karena terkait dengan strategi politik yang sedang ia susun.

“Nanti akan tahu partai apa yang berkoalisi mendukung saya,” tandasnya.

Dengan optimis, mantan anggota DPRD Kota Malang itu juga menegaskan jika ia akan maju sebagai Bacalon Wali Kota Malang di Pilkada Malang dan bukan sebagai Bacalon Wakil Wali Kota Malang.

“Saya akan tetap maju sebagai bacalon N1,” ungkapnya.

Dalam kesempatan diskusi bersama tokoh partai politik itu, Sutiaji juga bercerita ihwal hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersekat oleh regulasi dalam menjalan tugas dan wewenangnya. Karena hal itu, tugas sebagai wakil kepala daerah tidak dijalankan dengan baik karena aturan dan regulasi yang kurang mendukung.

Baca Juga :   Dominate Via the internet The state of texas hold'em Research tutorial Review

“Selain itu saya memandang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki termasuk dalam sistem pemerintahan seperti halnya mutasi pejabat yang harus sesuai aturan,” tegas Sutiaji.

Leave a Reply