Sutiaji, PDI Perjuangan dan NU

PolitikaMalang – Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, menapak langkah baru dalam kancah perpolitikan di Kota Malang. Ia mendaftar sebagai kandidat bakal calon Wali Kota Malang ke partai pemenang pemilu yakni PDI Perjuangan, beberapa waktu lalu dan mantap mengembalikan berkas pendaftaran kepada Tim 5 partai, pada Kamis (29/6), malam.

Langkah Sutiaji menandakan bahwa ia siap bersaing dengan rekannya dalam pilkada periode lalu, yakni Wali Kota Malang, H. Moch Anton. Gerak politik Sutiaji cukup menarik banyak kalangan. Saat mengembalikan berkas ke Tim 5 PDI Perjuangan beberapa rekannya memakai baju kotak-kotak putih biru, yang mengingatkan akan kemenangan pilkada tahun 2013 lalu.

Sutiaji, menegaskan, beberapa rekan dan pendukungnya memang memakai baju tersebut agar suasana kemenangan bisa terasa dalam rangka mengantarkannya menuju jalan merebut kursi wali kota dalam kontes pilkada mendatang. “Baju kotak biru putih ini mengingatkan kesuksesan yang dulu,” kata Sutiaji kepada Politika Malang, Jumat (30/6).

Upaya Sutiaji menjadi calon wali kota dalam pilkada masih panjang dan harus menghadapi rintangan berliku. Pertama, ia masih harus berjuang untuk merebut hati pucuk pimpinan PDI Perjuangan agar rekomendasi partai turun kepadanya. Pasalnya, selain Sutiaji masih ada beberapa nama lain yakni Arief Wicasksono, Gandung Rafiul Huda dan Wahyu Eko Setiyawan yang mendaftar untuk menjadi kandidat dari partai berlambang banteng itu. Namun, Sutiaji optimis jika ia nanti bakal mendapat rekom dari Megawati Soekarnoputri untuk maju dari partai berlambang banteng itu.

“Kalau saya sudah memutuskan untuk maju harus optimis mendapatkan rekomendasi dari partai, karena keyakinan itu sangat penting,” ucapnya.

Sutiaji bahkan, menegaskan apa yang akan menjadi programnya dalam pilkada nanti seirama dengan pemikiran Soekarno yang menginginkan adanya kemandirian dalam bernegara termasuk dalam konteks pemerintahan daerah.

Baca Juga :   Dominate Via the internet The state of texas hold'em Research tutorial Review

“Pemikiran-pemikiran Soekarno sudah saya pelajari sejak saya kuliah, bahkan, saya termasuk Soekarno-is,” tukasnya.

Hal kedua, yakni Sutiaji tak memperoleh restu dari PC Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang yang tidak memberikan “rekomendasi” kepada dirinya untuk maju di pilkada mendatang. Restu PCNU justru dialamatkan kepada Wali Kota Malang, H. Moch Anton melalui keterangan pers-nya beberapa hari lalu. Menanggapi itu, Sutiaji tidak mau ambil pusing, ia mengaku tidak akan menyeret organisasi Islam terbesar itu untuk kepentingan politik praktis lima tahunan.

“NU harusnya tidak ditarik ke ranah politik, langkah saya mendaftar ke PDI Perjuangan adalah pilihan pribadi saya, dan saya tidak pernah melibatkan kelembagaan NU dan saya juga tidak mencari rekomendasi NU dan tidak menarik NU ke dalam politik,” ungkapnya.

Selaku kader dan pengurus NU Kota Malang, Sutiaji menerangkan polemik yang mencuatkan isu jika mendaftarnya dirinya sebagai kandidat bakal calon telah membuat pengurusannya di PCNU gugur atau tidak sah. Ia menjelaskan, dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, yang tidak diperbolehkan menjadi anggota yakni calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang sudah jadi atau memenangkan pilkada. Sedangkan, posisi dirinya saat ini hanya mendaftar saja atau masih menjadi kandidat bakal calon, bukan bakal calon ataupun calon resmi di pilkada.

“bakal calon itu jika saya sudah mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan, calon dalam pilkada adalah jika saya resmi mendaftar ke KPU dan ditetapkan sebagai calon, posisi saya saat ini masih kandidat bakal calon, sehingga tidak aturan untuk saya dianggap menyimpang dari organisasi,” terangnya.

Bahkan, dengan trengginas Sutiaji menyebut jika dalam AD/ART yang dilarang adalah pengurus yang merangkap jabatan. Akibatnya, saat ini ia dan beberapa rekannya di PCNU Kota Malang secara aturan tidak boleh menjabat sebagai struktural PCNU Kota Malang. Seperti diketahui Sutiaji masuk dalam kepengurusan PCNU Kota Malang meskipun posisinya saat ini sebagai wakil wali kota, sedangkan H. Moch Anton yang juga Wali Kota Malang juga masuk dalam stuktur kepengurusan sebagai Bendahara PCNU Kota Malang.

Baca Juga :   How Might Web based Cellular phone Advanced online casino As well as Port Recreation Affect Our Life?

“Kalau mau dipermasalahkan ya jangan hanya saya, karena rangkap jabatan dilarang dalam aturan organisasi, itu ada di AD/ART NU pasal 51,” tuturnya.

Leave a Reply