Tower Ilegal Kembali ‘Hantui’ Kota Malang

PolitikaMalang – Tower tanpa izin kembali menghantui Kota Malang. Kali ini bangunan tower yang ada di Jalan Mayjend Sungkono IX, di segel oleh Satgas Satpol PP .

Tower yang merupakan milik perusahaan besar ini masih belum memiliki IMB . Kasus ini sudah lama beredar . Proses tipiring mulai dari bulan januari . Hingga saat ini Satpol PP masih berupaya menemui penanggung jawab dari pihak perusahaan.

Proses tipiring hingga saat ini masih di laksanakan dan menunggu keputusan hakim untuk di kenakan denda sebesar 1 juta rupiah .

Kasat Satpol PP, Priyadi menjelaskan bahwa, keputusan dari hakim, sesuai dengan pasal 40 ayat 2 . Setiap penyelenggara menara wajib mempunyai IMB .

Sampai pembinaan 15 hari, teguran 1 7 hari, teguran 2 3 hari . Dari hasil itu, jika masih tidak memenuhi ijin, satpol PP akan memanggil pemilik dari tower tersebut .

“Kita panggil itu mengenai legalitas yang di miliki, saat itu legalitas tidak bisa di tunjukan.lalu kita masukan ke BAP, terus kita serahkan ke pengadilan. Kita catat hari tanggal, lalu kita cek setiap satu bulan sekali” kata Kasat Satpol PP, Priyadi . Saat di temui di kantor Satpol PP (27/10).

Namun, saat di cek di lapangan . Segel yang ada di tower hilang . Segel yang bertuliskan “Masih dalam pengawasan Pemerintah Kota Malang karena belum ada izin resmi” hilang di ambil orang yang tidak bertanggung jawab.

“Saya juga tidak tahu mbak, pas pagi-pagi tulisan segelnya sudah tidak ada . Tidak tahu siapa yang melepasnya” kata warga setempat.

Untuk tindakan berikutnya tidak ada proses pembongkaran, menurut perda sendiri . Sementara, dari pihak pengadu ingin menara tower ini di bongkar . Proses hukum yang belum selesai dan masih tahap proses tipiring membuat menara tower ini tidak bisa di bongkar.

Baca Juga :   Perkuat Data Aset, Pemkot Malang Gandeng KPK

“Untuk tindakan kewenangan satpol masih belum di buatkan perwal” kata Priyadi.

Ia juga menjelaskan bahwa, jika sudah ada payung hukum untuk peringatan 1 sampai 3 tidak membongkar sendiri . Maka pihak pemerintah akan membongkar secara paksa.

Leave a Reply