UM Gelar Seminar Nasional Hadirkan Dua Narsum BPIP RI dan Presiden  Komisaris Garuda Food

PolitikaMalang – Dalam rangka memasuki masa perkuliahan semester genap, maka Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang menggelar Seminar Nasional Menggali Nilai-nilai Ekonomi keIndonesiaan Berbasis Pancasila pada hari Selasa (29/1) di Gedung Graha Cakrawala Malang.

Wakil Walikota Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko hadir secara resmi pada acara pembukaan itu.

Dalam sambutannya, Wawali yang lebih akrab disapa Bung Edi tersebut menyampaikan kepada 1300 mahasiswa peserta seminar bahwa saat ini idiologi bangsa menghadapi tantangan yang sangat besar, terlebih ekonomi global juga lebih banyak bertumpu kepada nilai nilai pasar yang sangat liberal.

Idiom siapa kuat, maka dia yang akan menguasai pasar. ini tentu menjadi tantangan tersendiri, dan mau tidak mau kita harus hadapi.

“Sementara di sisi lain, pancasila sebagai dasar negara dan telah menjadi kesepatakan sebagai idiologi bangsa; secara terminologi haruslah mampu menuntun kita semua dalam mengarus utamakan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga hubungan internasional” ujar Bung Edi.

“Untuk itu, maka saya sangat menyambut baik terselenggaranya seminar hari ini, dengan harapan ada satu rekomendasi kuat bagi model perekonomian nasional yang tidak lepas dari nilai nilai pancasila, dan mampu bertarung secara kompetitif didalam pasar global; harus dibangun satu kolaborasi kuat antara pebisnis kuat dengan UMKM, jangan ada yang kuat melemahkan kelompok ekonomi mikro, inilah esensi dari ekonomi berbasis pancasila” tegas Bung Edi.

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Negeri Malang, Prof.Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si menyampaikan pesan bahwa melalui kegiatan tersebut diharapkan agar para mahasiswa dapat memperoleh gambaran tentang nilai-nilai ekonomi yang berbasis pancasila sekaligus dapat menjabarkannya pada dunia usaha kelak.

Sedangkan, BPIP RI (Badan Pengkajian Ideologi Pancasila Republik Indonesia) mengingatkan mahasiswa UM (Universitas Negeri Malang) tentang pentingnya Pancasila sebagai hukum.

Plt BPIP RI, Hariyono menyampaikan Pancasila di era reformasi ini menghadapi tantangan yang sedemikian rumit. Sebab, Pancasila kurang tercermin dalam peraturan perundangan.

Hariyono menyebutkan bahwa Pancasila harus menjadi sumber hukum. Sebagai negara hukum, setidaknya terdapat beberapa hal yang terkandung dalam Pancasila.

Pertama, kesadaran akan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Ia menyebutkan masyarakat Indonesia mayoritas beragama, oleh karena itu toleransiu dalam masyarakat merupakan keharusan. Karena, moralitas spiritual beragama juga mesti tercermin dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kedua, Indonesia ingin menegaskan sebagai negara yang memiliki harkat dan martabat. Ketiga, masyarakat di nusantara yang terdiri dari suku dan adat berbeda memiliki rasa senasib sepenanggungan,” tandasnya.(*)

Pewarta : Djoko Winahyu

Leave a Reply