Wadul Dewan, PMII Kota Malang Kritik Kinerja Pemkot Hadapi Pandemi

PolitikaMalang – Berbagai elemen masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot)Malang dalam mengatasi wabah Covid-19. Salah satunya seperti hari Rabo (06/05/20) kemarin, dikutip dari Suara Indonesia, PMII Kota Malang melakukan audiensi dengan Fraksi PKS DPRD Kota Malang. Ketua PC PMII Kota Malang, Sena Kogam Irsyad mengatakan terdapat banyak kerancuan soal pendistribusian bantuan yang dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Pemkot Malang. Terutama soal tarik ulur anggaran yang akan di distribusikan dan masih belum efektifnya pendataan masyarakat yang akan mendapat bantuan.

“Kami dari PC PMII Kota Malang menanyakan sumber anggaran dan dimana peran posisi DPRD Kota Malang mengenai penanganan dampak covid-19 di Kota Malang yang di lakukan oleh Pemkot,” paparnya.

Sena, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa peran DPRD sangat diperlukan mengingat berperan penting dalam proses pengawasan realokasi anggaran dan pendistribusian bantuan covid-19.

“Kami juga meminta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan pendistribusian bantuan dan juga meminta data tentang besaran formasi anggaran,” pungkas Sena.

Sementara, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Tri Agus Purwono di hadapan pengurus PMII Kota Malang mengatakan selama ini pihaknya selalu menanyakan perihal pendistribusian yang terkesan lamban oleh Pemkot Malang. Menurutnya, Pemkot Malang terkesan ambigu dalam menyampaikan besaran anggaran yang telah di distribusikan. Selain itu pendataan masyarakat yang mendapat bantuan juga terjadi kekacauan data. 

“Harapan kami dari Fraksi PKS DPRD Kota Malang dengan jumlah KK di Kota Malang 300000 KK harusnya Pemkot bisa mengcover 30 persen dari jumlah KK yang ada di Kota Malang,” papar Tri Agus Purwono.

Dari data yang disampaikan PMII, bantaun covid-19 di Kota Malang sebesar 86 miliar belum termasuk dana yang bersumber dari mega proyek di Kota Malang yang mencapai angka 40 miliar. Belum lagi  bantuan yang diberikan oleh Pemprov Jatim untuk  20000 KK dan Pemerintah Pusat untuk 40000 KK. Ketika di hitung harusnya besaran anggaran bantuan penanganan covid-19 Kota Malang bisa mencapai angka 200 miliar.

Selain itu, PC PMII Kota Malang juga meminta kejelasan kriteria-kriteria masyarakat yang berhak mendapat bantuan, mengingat pendemic covid-19 ini berdampak ke semua lapisan masyarakat yang ada di Kota Malang.

Seperti diketahui, Pemkot Malang dibawah kepemimpinan Walikota Sutiaji dinilai lambat dalam mengatur distribusi bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak Covid-19. Berbagai kritik juga disampaikan oleh masyarakat lewat sosial media.

Baca Juga :   Musrenbang Klojen, Tangani Pandemi Guna Pemulihan Ekonomi

Leave a Reply