Politkamalang – Kabupaten Malang, Bupati Malang HM Sanusi terpilih sebagai 10 nominator Bupati/Wali Kota Anugerah Kebudayaan PWI Ke-5 tahun 2023.
Kegiatan ini digelar dalam rangka Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, yang akan digelar di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada 9 Februari 2023 mendatang.
Untuk bisa terpilih menerima Anugerah Kebudayaan PWI dan Tropy Abyata. Maka, Bupati Malang berkewajiban mempresentasikan tema di hadapan Dewan Juri. Yakni Inovasi Pangan Berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Malang.
“Secara inovasi mata rantai pangan, sandang dan papan yang berbasiskan kebudayaan/ kearifan lokal dan informasi global. Telah saya presentasikan”. ucapnya, Rabu (04/01/2023).
Bupati Malang Menanggapi
Menurut Sanusi, dengan inovasi tersebut diharapkan dapat menuju pangan yang berswasembada, sandang yang berkepribadian dan papan yang selaras dengan alam dan lingkungan. Sekaligus sesuai dengan tema dari Anugerah Kebudayaan PWI yakni Inovasi Pangan, Sandang dan Papan, Berbasis Informasi dan Kebudayaan.
“Saya sampaikan tadi beberapa capaian dan penghargaan yang di capai Kabupaten Malang. Seperti gambaran umum Kabupaten Malang, kita sampaikan produk unggulan, dan pengembangan kawasan dalam mengembangkan inovasi pangan berbasis kearifan local,” jelasnya.
Sanusi mengatakan, gambaran Kabupaten Malang merupakan perwujudan ketersediaan pangan berbasis pemanfaatan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Di lakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri, sehingga pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu.
“Kami berharap Kabupaten Malang mampu bersaing dan terpilih menjadi terbaik dalam Anugerah Kebudayaan, sebagai bentuk partisipasi HPN 2023,” tegasnya.
Sementara, Ketua pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Ke 5 2023 Yusuf Susilo Hartono menjelaskan. Bahwa ada 10 Bupati/Wali Kota yang masuk nominator, dan penjurian kita lakukan bertingkat mulai dari administrasi, kelengkapan proposal. Dan pada saat itu juri sudah memulai mencari informasi secara tertutup, dan kira-kira aman tidak secara hukum.
“Artinya, Bupati/ Wali Kota yang sebagai nominator tidak ada yang sedang di proses hukum.” Tegasnya.
