Politikamalang – Kota Malang, Komisi B DPRD Kota Malang kompak mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk naik kelas. Hal ini terlihat saat sejumlah anggota Komisi B tengah menghadiri kegiatan Bazar UMKM Vaganza di gedung Samantha Krida UB, Selasa (27/9/2022).
Mereka yang hadir diantaranya Ketua Komisi B Trio Agus Purwono, S.TP serta anggota Komisi B Dr. Jose Rizal Joesoef, SE, M.Si. dan Lookh Makhfudz, SS.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi B, Trio Agus Purwono menyambut positif acara Bazar UMKM Vaganza. Pasalnya, kegiatan seperti ini ibarat membuat link and match bagi UMKM sehingga bisa saling terhubung.
Sekaligus ajang meningkatkan kapasitas, jejaring, termasuk akses permodalan dan menambah pengalaman mereka.
“Kami juga berharap Pemkot bisa memperbanyak komunikasi dengan berbagai pihak lain untuk membangun sinergisitas dan kolaborasi. Karena saya yakin anggaran dari Pemerintah juga tidak cukup ibaratnya membantu pelatihan pendampingan UMKM,” ujarnya.
Termasuk dengan kampus-kampus besar di Kota Malang. Apalagi beberapa perguruan juga berperan sebagai lembaga yang punya kewenangan di dalam pusat pengkajian halal.
“Ini kan bisa menjadi mitra strategis untuk mempercepat agar UMKM itu bisa naik kelas,” tuturnya.
Demikian juga dengan DPRD khususnya Komisi B juga akan berusaha terkait payung hukum terhadap regulasi yang memungkinkan agar para pelaku UMKM ini bisa terus meningkat kapasitas maupun kualitasnya.
Termasuk membantu ketersediaan anggaran di dalam meningkatkan kualitas para pelaku UMKM ini terus meningkat. Baik yang sifatnya melalui pagunya discus, maupun dari pokok pokok pikiran dewan.
“Jadi sering kali dari pikiran pikir dewan itu digunakan untuk pendampingan pelatihan dan bantuan sarana prasarana bagi para pelaku UMKM, seperti gerobak maupun tenda,” sebutnya.
Senada, anggota Komisi B, Lookh Makhfudz, turut mengapresiasi gelaran Bazar UMKM Vaganza. Menurutnya, kegiatan semacam ini telah menggerakkan UMKM setelah libur dua tahun lebih akibat pandemi covid-19.
Geliat dari UMKM ini perlu didorong oleh semua pihak. Karena UMKM ini salah satu sektor yang tidak boleh mati dan harus tetap bertahan.
“Artinya Komisi B memandang ini suatu hal yang positif dan harus didorong penuh. Serta harus terus diberikan kontribusi untuk tetap eksis,” ucapnya.
Dikatakan Makhfudz, secara sederhana UMKM
bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu UMKM produksi dan UMKM marketing. UMKM marketing inilah yang harus didorong juga untuk marketplace sampai pada ke proses pembayaran dan sebagainya untuk memudahkan transaksi.
“Saya rasa pemerintah Kota Malang harus hadir untuk itu. Membuat marketplace atau membiayai marketplace yang ada di Kota Malang,” tandasnya.
Lebih lanjut, Jose Rizal Joesoef melihat ada beberapa problem utama yang kerap dialami UMKM yakni pemasaran dan permodalan.
Jika belajar dari daerah lain misalnya Semarang dan Kabupaten Sidoarjo itu pemerintah daerahnya melakukan sinergisitas di dalamnya. Misalkan, sinergisitas antara BKAD dengan Diskopindag dan BPR dalam bentuk memberikan subsidi bunga.
“Jadi yang menyalurkan kreditnya adalah BPR, yang menyaring Diskopindag dan subsidinya dari BKAD atau Pemkot. Sehingga tiga lembaga itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi memikirkan bersama,” terangnya.
“Dalam penanganan masalah UMKM itu, memang kalau saya lihat sudah jalan tapi perlu dioptimalkan dengan sinergisitas antar instansi antar institusi terkait. Karena kewenangannya berbeda-beda,” pungkasnya. (Agus N)
