Politika Malang

Bahas Berbagai Persoalan, MD KAHMI Kota Malang Rutin Gelar Diskusi

Narasumber dihadiri oleh Rektor IKIP Budi Utomo (tengah), dosen UM Dr. Nuruddin Hady., SH., MH (kiri). (Foto: Agus N/politikamalang)

PolitikamalangKota Malang, Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Malang kembali menggelar diskusi rutin KAHMI Forum. Mengusung tema “Politik Kesejahteraan Daerah Malang Raya” diskusi ini digelar di Graha Insan Cita (GIC), Senin (1/8/2020)

Hadir beberapa narasumber, diantaranya, Rektor IKIP Budi Utomo Dr. Nurcholis Sunuyeko, M.Si dan Dosen Universitas Negeri Malang Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H

Dalam diskusi tersebut, Dr.Nuruddin Hady menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malang. Menurutnya, perlu adanya kolaborasi dari perguruan tinggi maupun Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti KAHMI atau Ormas yang lain untuk berbuat dengan kekuatannya masing-masing.

Iklan

Kalau perguruan tinggi harus diarahkan melalui pengabdian kepada masyarakat ke desa-desa. Yang memang membutuhkan pendampingan langsung dari Perguruan Tinggi.

Politikamalang
Foto bersama narasumber dengan pelaksana KAHMI Forum. (Foto: Agus N/politikamalang)

“Ormas-ormas seperti KAHMI juga demikian. Harus mampu mengambil peran sesuai dengan kemampuan. Baik secara kelembagaannya dan SDM yang dimiliki,” ujarnya.

Senada, Rektor IKIP Budi Utomo Dr. Nurcholis Sunuyeko berharap agar KAHMI atau HMI sebagai kelompok intelektual yang memiliki wawasan dan kemampuan, harus betul-betul berpihak kepada masyarakat. Dengan apapun caranya.

“Mempertegas keberpihakan KAHMI dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing untuk betul-betul memperjuangkan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu koordinator KAHMI Forum, Harianto mengaku mendapatkan amanah dari MD KAHMI untuk menghidupkan tradisi intelektual. Melalui Forum diskusi yang sifatnya rutin dan konsennya pada isu-isu lokal maupun nasional.

“Karena di Malang masih jarang forum-forum diskusi semacam ini yang merespon isu publik.
Sebab itu KAHMI forum hadir sebulan dua kali yaitu setiap tanggal 1 dan 15,” terangnya.

Harianto berharap, dari diskusi ini ada gagasan-gagasan yang aplikatif. Artinya bisa diterapkan oleh birokrasi.

Sebetulnya, lanjut Harianto, sudah ada template tema diskusi yang sifatnya jangka panjang. Sehingga nanti diskusi dilakukan bertahap, dengan para ahli dulu. Kemudian diskusi berlanjut bersama stakeholders. Sehingga nanti pematangan gagasan itu harapannya bisa dijadikan rangka kebijakan.

“Harapannya hasil dari diskusi ini bisa menjadi alternatif gagasan yang bisa mempengaruhi kebijakan,” pungkasnya. (Agus N)

Exit mobile version