Politikamalang – Jawa Timur, Peternak Rakyat kembali melakukan aksi demonstrasi. Berbagai tuntutan disampaikan dalam aksi tersebut.
Koordinasi Lapangan, Fadhil menjelaskan, aksi ini dipicu adanya over supply kuota Grand Parent Stock (GPS) oleh Kementan/Ditjen PKH baik layer maupun broiler. Serta integrator budidaya Final Stock (FS) yang tidak konsisten menjual Live Bird (LB) dan telur sesuai ketentuan PERMENDAG.
“Hal ini mengakibatkan peternak kecil yang terkelompok UMKM merugi hingga trilyunan rupiah akibat over supply dan integrator menjual LB dan telur di bawah HPP peternak,” ucapnya.
Selain itu, beredarnya telur breeding ke pasar komersial. Dan adanya operasi pasar yang dilakukan oleh Pemprov tanpa berkoordinasi dengan peternak, menyebabkan gejolak harga pasar.
“Sehingga menyebabkan peternak merugi,” ucapnya.
Terkait permasalahan tersebut, para peternak telah melakukan beberapa langkah, mulai dari meeting dan audiensi dengan Kemendag tanggal 19-20 September 2022 di Jakarta. Dilanjutkan dengan meeting dengan Bapenas tanggal 21 September 2022 tentang penyerapan di Bogor.
“Termasuk berkirim surat secara kelembagaan ke Pemprov Jatim tentang operasi pasar yang tidak ditanggapi dengan serius,” ungkapnya.
Karena itu, dalam aksi ini para peternak menyampaikan beberapa tuntutan. Yakni menghentikan operasi pasar dengan harga diluar harga acuan Permendag No. 7 tahun 2020. Kemudian mendesak Gubernur untuk berkirim surat teguran kepad breeding farm untuk tidak menjual telur breedingnya.
Sekaligus membuat Pergub tentang perlindungan peternak kecil, melalui koperasi dan kelompok peternak.
“Serta meminta pemerintah pusat untuk membatasi perkembangan populasi perusahaan terintegrasi, baik layer maupun broiler. Dan tidak boleh menjual hasil budidaya perusahaan terintegrasi tersebut di pasar basah atau asar rakyat,” pungkasnya. (Agus N)
