Politikamalang – Kota Malang, Aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus dilakukan di Kota Malang. Kali ini aksi penolakan juga dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Kota Malang, Kamis (8/9/2022).
Koordinator BEM Malang Raya, Zulfikri Nurfadhillah menyebutkan, hampir di semua mahasiswa di seluruh daerah saat ini ikut melakukan aksi. Untuk menyampaikan tuntutan menurunkan harga BBM.
“Karena itu kami BEM Malang Raya juga menolak tegas kenaikan BBM bersubsidi,” ujarnya.
Menurutnya, BEM Malang Raya akan tetap mengawal, serta mendalami kajian-kajian sekaligus mencermati perkembangan informasi yang ada. Berharap satu minggu kedepan DPRD mempunyai report ke teman-teman BEM Malang Raya apa yang sudah ditindaklanjuti.
“Kami dari BEM Malang Raya komitmen, satu minggu kalau tidak ada tindak lanjut, kita akan turun ke jalan lagi. Sampai pemerintah pusat mendengarkan,” tegasnya.
Selain massa aksi juga mendesak pemerintah untuk menghentikan atau menunda proyek strategis nasional agar APBN untuk subsidi dapat stabil kembali
“Jadi proyek strategis nasional dalam kajian kami, kita mendesak untuk ditunda. Misalnya proyek IKN dan bendungan yang lain,” tandasnya.
Dalam aksi tersebut, para demonstran juga menyayangkan sikap Ketua DPR RI yang justru merayakan ulang tahunnya di gedung DPR RI, ditengah banyaknya aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM.
“Kita miris makanya kita sendiri menggunakan nayanyian untuk menyindir para dewan dimana dalam kondisi sulit masyarakat, bisa-bisanya di dalam gedung Paripurna justru merayakan Ulang tahun Ketua DPR,” ucapnya kecewa.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengaku sepakat dengan apa yang disampaikan pengunjuk rasa.
“Memang beberapa aspirasi yang masuk ke dewan pasca pengumuman kenaikan BBM, tidak ada satupun aspirasi yang menerima dan menyetujui kenaikan harga BBM. Dan itu kita sampaikan apa adanya bahwa ada penolakan sesuai dengan aspirasi yang kami terima,” ungkapnya.
“Semoga suara ini di dengar pemerintah,” tandasnya.
Lebih lanjut disampaikan Made, sebagai Ketua DPRD Kota Malang, dirinya telah menugaskan kepada masing-masing komisi untuk melakukan hearing. Dari hasil hearing ini OPD mana yang bisa ditaruh anggaran untuk melakukan jaring pengaman sosial operasi pasar.
“Kita sepakat dengan pak Wali akan menaruh anggaran ini di BTT. BTT kita yang semula dianggarkan 7 milyar akan kita naikkan di Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) menjadi 10 milyar untuk jaringan pengaman sosial kenaikan BBM. Kita akan operasi pasar jika harga sembako melejit,” sebutnya.
“Akan kita lihat 2-3 hari belakang ini apakah harga kebutuhan pokok melejit. Bila perlu kita taruh di angka 15-10 milyar untuk operasi pasar dan penangan covid-19,” pungkasnya. (Agus N)
