Politikamalang – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika terus mendorong Pemkot Malang untuk kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mengalami peningkatan.
Hal ini disampaikan Made dalam Rapat Paripurna terkait penyampaian penjelasan Pj Wali Kota Malang terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2024 dan nota keuangan tahun anggaran 2024, Kamis, di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (9/11/2023).
Disampaikan Made, masih terjadi ketimpangan antara target PAD dengan pendapatan transfer yang diterima oleh Kota Malang tahun dalam APBD 2024. Dimana PAD Kota Malang tahun 2024 ditargetkan Rp 813 miliar.
Angka ini masih terpaut jauh dari target pendapatan transfer yang akan diperoleh dari Pemerintah Pusat dan antar daerah yaitu sebesar Rp 1,219 triliun.
“Melihat dari sisi pendapatan, PAD masih bisa dikejar untuk dioptimalkan kenaikannya,” ucapnya.
Di sisi lain lanjut Made, anggaran yang ditetapkan untuk belanja pegawai Kota Malang sejumlah Rp 984 miliar. Hal tersebut turut disayangkan mengingat PAD yang ditargetkan belum mampu menutupi kebutuhan belanja pegawai di Kota Malang.
“Minimal APBD bisa untuk belanja pegawai yang nominalnya lebih besar dari target PAD kita. Kalau ada apa-apa di Pusat, dikhawatirkan pegawai kita tidak gajian. Padahal belanja pegawai ada kaitannya sama pelayanan publik,” ungkapnya.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Malang akan melihat potensi pendapatan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2024 nanti.
“Apabila dalam PAK perolehan target PAD berada di atas 50 persen, maka ada kemungkinan target tersebut dapat dinaikkan,” pungkasnya.
