Politikamalang – DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menilai bahwa Pemkot Malang kurang jeli terkait persoalan pembebasan lahan di Jalan Ki Ageng Gribig menuju exit tol Madyopuro. Hal itu lantaran ada kesan tarik ulur atas proses konsinyasi yang diajukan melalui Pengadilan Negeri (PN).
Padahal menurut Made, polemik tersebut sudah hampir masuk ke babak akhir yakni saat pembacaan putusan oleh PN Kota Malang pada Kamis (2/11/2023) lalu. Namun secara mengejutkan, Pemkot Malang malah mencabut permohonan konsinyasi di detik akhir menjelang pembacaan putusan.
“Ini kurang jeli untuk melihat, padahal kita menginginkan untuk kepentingan publik masyarakat, lakukan saja. Jangan pernah takut digugat,” jelas Made, Kamis (9/11/2023).
Apalagi terkait polemik tersebut, DPRD Kota Malang juga membentuk panitera khusus (pansus). Pansus pun juga telah memberikan rekomendasi tenggat waktu bahwa pada tanggal 20 September 2023 lalu, seharusnya konsinyasi itu sudah bisa rampung.
“Sekarang sudah tanggal 9 November, sudah hampir 2 bulan belum dilaksanakan. Kenapa kita terus mendorong itu, sebenarnya untuk kepentingan yang lebih besar,” tegas Made.
Made mengatakan bahwa tidak masalah jika dalam penyelesaian polemik tersebut ada proses gugat menggugat. Sekalipun yang tergugat adalah Pemkot Malang dan apabila termasuk DPRD Kota Malang sebagai turut tergugat. Menurutnya, itu bagian dari proses penyelesaian untuk kepentingan yang lebih besar.
“Gapapa Pemkot digugat karena yang digugat bukan perorangan melainkan Pemkot. Gapapa DPRD ikut tergugat. Begitu pengadilan menentukan bahwa kita salah dan harus membayar, ya dibayar. Jangan ada banding. Sudah saya berikan sinyal seperti itu, sebenarnya butuh ketegasan dan keberanian,” terang Made.
Made menyebut bahwa pemilik lahan atau ahli waris juga telah mempersiapkan diri. Menurutnya jika bangunan itu dibongkar, juga tidak akan mengganggu aktivitas lainnya. Namun lagi-lagi hal yang disesalkan adalah Pemkot Malang kurang jeli dalam memncermati detil permasalahan.
“Kita sedikit menyesalkan kenapa strategi hukum kita agak kurang jeli. Ditarik, dikembalikan lagi, terkesan ada keragu-raguan. Selama untuk kepentingan masyarakat, jangan pernah takut. Itu kan yang dilawan perorangan jadi kepentingan yang lebih besar lah yang lebih prioritas,” tutur Wahyu.
Sebab menurutnya, tentu kebijakan tidak dapat memuaskan seluruh masyarakat Kota Malang. Namun setidaknya, kebijakan yang dirumuskan oleh pemeritah, manfaatnya bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.
“Memuaskan seluruh masyarakat Kota Malang gak akan bisa. Tapi bagaimana sebagian besar masyarakat Kota Malang ini yang menikmati hasil kebijakan kita. Sebelum memasukkan dokumen harusnya betul-betul diperhatikan, jangan sampai kurang karena ini pemerintah. Namanya pemerintah itu isinya orang-orang pinter di situ,” pungkasnya.
