Politikamalang – Kota Malang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapik) Kota Malang kembali melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan 21 instansi.
Bertempat di ruang sidang Balai Kota Malang, Kamis (23/2/2023), PKS ini merupakan tahap ke II. Sebelumnya, Dispendukcapil Kota Malang juga telah melaksanakan PKS tahap I dengan sembilan (9) instansi pada 26 Januari 2023 lalu.
Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Ir Dahliana Lusi Ratnasari, MM., menjelaskan, yang melatarbelakangi diadakannya penandatanganan PKS ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan prima yang membahagiakan masyarakat. Guna mendukung program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (Gisa)
“Terlebih, saat ini Dispendukcapil Kota Malang juga telah memperoleh penghargaan pelayanan publik kategori pelayanan prima. Sehingga hal ini harus kami tingkatkan lagi,” jelasnya.
Disampaikan Lusi sapaan akrabnya, akan ada nilai tambah bagi lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan Dispendukcapil. Misalkan rumah sakit bersalin.
“Maka setiap pasien yang melahirkan di rumah sakit tersebut otomatis akan memperoleh akte kelahiran untuk bayinya. Dan kartu keluarga, karena ada penambahan anggota keluarga baru. Serta juga mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk bayi,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan Lusi, dalam kegiatan ini juga menghadirkan para pula petugas layanan administrasi kependudukan yang berasal dari masing-masing instansi atau petugas admin dari lembaga yang telah bekerjasama. Kemudian masing-masing admin nantinya akan di link-kan ke Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Elektronik (SiApel) milik Dispendukcapil Kota Malang.
“Jadi admin dari lembaga yang bekerja sama, sudah bisa mengakses secara online melalui SiApel. Sehingga pelayanannya akan menjadi mudah dan lebih cepat,” ucapnya.
Petugas admin juga akan dibuatkan WA grup untuk memudahkan koordinasi. Kemudian juga sebelum pelaksanaan secara teknis dilaksanakan di lapangan, akan diberikan Bimbingan Teknis (Bimtek).
“Semua admin ini nantinya akan diberikan Bimtek pada tanggal 3 Maret 2023,” sebutnya.
Berikutnya terkait dengan keamanan data. Sekarang ini data pribadi menjadi suatu yang sensitif. Sehingga petugas admin harus bisa menjaga kerahasiaan data kependudukan dan menggunakan data sesuai dengan perjanjian kerjasama.
“Karena zaman sekarang ini masyarakat sangat kritis. Datanya tersebar sedikit saja, dia akan bisa menuntut. Karena memang ada undang-undang yang melindungi,” tuturnya.
“Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan lebih terbantu dalam pemenuhan dokumen administrasi kependudukan sebagai legalitas dasar identitas,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Malang, Dr. Muhtar Hazawawi, M.Ag. yang juga menandatangani PKS tersebut mengaku mendukung penuh upaya yang dilakukan Dispendukcapil Kota Malang.
“Merasa bersyukur dan bahagia manakala PKS ini dilakukan. Karena ini menunjukkan niat yang sama di antara kita. Yakni ingin melakukan pelayanan yang terbaik pada umat,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya PKS ini, tentu pelaksanaan aqdun nikah tidak lagi hanya mendapatkan buku nikah saja. Tapi juga sekaligus bisa segera mendapatkan KTP dan KK dalam waktu yang bersamaan. Dengan statusnya yang sudah berubah.
“Ini kan luar biasa manfaatnya,” ucapnya.
Lebih lanjut Muhtar menekankan agar data-data khususnya nama yang dimasukkan jangan sampai ada kekeliruan.
“Jadi petugas admin ini harus benar-benar jeli. Karena ketika ada kekeliruan, justru akan menjadi problem baru bagi semua,” pungkasnya.
Berikut nama-nama instansi yang melakukan penandatanganan PKS tahap dua dengan Dispendukcapil Kota Malang. Yakni, Kemenag Kota Malang, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, YPAC Makang, Yayasan Peduli Kasih KNDJH, Yayasan Bhakti Luhur, SD Islamic Global School, SLB C Autis Negeri Kota Malang, RS Panti Nirmala, RSIA Husada Bunda, RSIA Galeri Candra, RSIA Muhammadiyah Malang, RSIA Islam Aisyiyah, RSIA Puri Bunda, RSIA Refa Husada Malang, RSU Universitas Muhammadiyah Malang, RSI Unisma, RS Panti Waluya Sawahan, TPMB Yeni Sustrawati, TPMB Nina Herawati, TPMB Caecilia Yunita Rahayu, TPMB Sumidjah. (Agus N)
