Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM, Cipayung Plus Temui Ketua DPRD dan Walikota Malang

Politikamalang
Aliansi Cipayung Plus Malang Raya mengepung gedung DPRD dan Balaikota Malang. (Foto: Agus N/politikamalang)

Bagikan :

Bagikan :

PolitikamalangKota Malang, Gelombang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Malang terus berlanjut. Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus yakni HMI, KAMMI, GMNI, GMKI dan PMKRI kembali melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (9/9/2022).

Sejumlah tuntutan terkait penolakan kenaikan harga BBM disampaikan demonstran di tengah guyuran hujan. Termasuk menuntut Presiden Jokowi untuk mencopot untuk mencopot Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Dirut Pertamina.

Politikamalang
Massa aksi Cipayung Plus Malang Raya tolak kenaikan harga BBM. (Foto: Agus N/politikamalang)

Demonstran menilai, kinerja para pembantu Presiden Jokowi tidak maksimal sehingga kebijakan kenaikan harga BBM diberlakukan. Dimana naiknya harga BBM subsidi bakal berimbas naiknya harga kebutuhan pokok.

Iklan

Selain itu massa aksi juga memberi solusi kepada pemerintah sebagai ganti kebijakan kenaikan harga BBM subsidi. Salah satunya dengan menunda proyek stategis nasional yang dinilai tidak efisien dan tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam aksi tersebut, para demonstran tidak hanya meminta untuk bertemu dengan ketua DPRD dan seluruh fraksi, tetapi juga menuntut untuk bertemu dengan Walikota Malang.

Massa aksi juga sempat membakar ban bekas dihadapan ketua DPRD dan Walikota Malang.

Di hadapan ratusan demonstran, Walikota Malang, Sutiaji, mengaku sepakat dengan tuntutan yang disampaikan para demonstran. Dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada kementerian.

“Pemkot Malang sepakat dengan teman-teman mahasiswa semua karena kami juga sudah banyak didatangi ojol maupun supir angkot. Tapi semunya kami serahkan pada pusat,” ujarnya.

Politikamalang
Walikota Malang bersama Ketua DPRD dan seluruh Fraksi menemui para demonstran. (Foto: Agus N/politikamalang)

“Tugas kami adalah menyalurkan aspirasi masyarakat dan semoga pusat dapat memberikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sutiaji meminta agar subsidi yang digelontorkan pemerintah harus berbasis kebutuhan pasar, bukan perorangan. Karena menurutnya, jika subsidi diberikan perorang, hanya akan menguntungkan corporate tertentu saja.

“Tapi kalau subsidi pasar maka harga pasar, petani kehidupannya akan sejahtera dan daya beli masyarakat juga akan menjangkau. Maka InsyaAllah yang namanya inflasi pangan tidak akan terjadi,” pungkasnya. (Agus N)

Bagikan :

Disarankan

Terpopuler

Terbaru

Regional

Pilihan

Informasi