Datangi DPRD Kota Malang, Pedagang Pasar Blimbing Sampaikan Tiga Sikap

Politikamalang
DPRD Kota Malang menerima kedatangan dari pedagang pasar Blimbing. (Foto:ist/politikamalang)

Bagikan :

Bagikan :

PolitikamalangKota Malang, Belasan perwakilan pedagang Pasar Blimbing mendatangi gedung DPRD Kota Malang, Rabu (20/4/2022). Kedatangannya untuk mengadukan nasib mereka terkait adanya isu relokasi Pasar Blimbing.

Sekertaris Asosiasi Pedagang Pasar Blimbing, M. Imron Rosadi, mengatakan, sejak awal pedagang mengeluhkan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini karena banyak merugikan pedagang. Sebab tidak ada ujung pangkalnya mengenai pembangunan pasar Blimbing.

“Akhirnya kemarin kita kirim surat ke DPRD Kota Malang, dan Alhamdulillah siang ini kehadiran kita diterima dan kita mendorong dewan sebagai perwakilan kita warga Kota Malang untuk segera memutuskan PKS dengan PT KIS. Agar nantinya pasar Blimbing bisa dibangun oleh pemerintah sendiri dengan dana APBD ataupun APBN,” Rabu (20/4/2022).

Iklan

“Yang pasti kita pedagang sepakat agar PKS itu bisa diputus. Makanya kita bikin surat penguatan dari kita bahwa pedagang menginginkan putusnya PKS antara PT KISS dengan Pemkot Malang,” tegasnya.

Ketua Komisi B, Trio Agus Purwono menerima aspirasi pedagang pasar Blimgbing di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: ist/politikamalang)

Sementara itu ketua komisi B, Trio Agus Purwono, yang menerima kedatangan perwakilan pedagang Blimbing tersebut, mengatakan bahwa para pedagang telah menyampaikan tiga sikap mereka yaitu Mosi tidak percaya terhadap upaya yang selama ini dilakukan. Kedua, mereka meminta pemutusan kerjasama dengan investor. Dan yang ketiga mereka meminta agar pasar dibangun melalui dana APBD.

“Yang jelas kami akan tampung dan akan menjadi catatan juga buat kami. Yang jelas kami pun di LKPJ sudah memberikan rekomendasi agar Pemkot Malang melakukan pemutusan kerjasama dengan PT KISS,” akunya.

Lebih lanjut disampaikan Agus, Pemkot Malang sebenarnya meminta PT KISS kalau memang mau membicarakan lagi tentang pembangunan, maka mereka minta proposal yang baru berkaitan dengan seperti apa rencana pembangunannya. Kalau itu tidak dipenuhi, Pemkotpun tidak akan mau membicarakannya lebih lanjut.

“Tapi kami tetap dorong ada pemutusan saja,” tandasnya. (Agus N)

Bagikan :

Disarankan

Terpopuler

Terbaru

Regional

Pilihan

Informasi