Politikamalang – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hikmah Bafaqih, kembali menggelar serap aspirasi atau reses di daerah pemilihan (dapil) VI Kota Malang, khususnya di Kecamatan Klojen.
Dalam pertemuan tersebut, Hikmah mengaku senang dapat berdialog langsung dengan masyarakat Klojen yang dinilai memiliki karakter terbuka dan egaliter. Menurutnya, pertemuan dengan warga selalu menghadirkan energi baru sekaligus menjadi ruang bertukar pikiran mengenai berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
“Saya selalu senang sambang ke Klojen karena masyarakatnya egaliter dan terbuka. Bertemu bapak-bapak dan sahabat di sini seperti mendapatkan energi baru. Kita bisa bertukar pikiran tentang kegelisahan mereka terhadap situasi negara saat ini,” kata Hikmah.
Ia menilai berbagai kegelisahan masyarakat perlu disalurkan melalui diskusi yang konstruktif agar setiap persoalan dapat dipahami secara utuh. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah memang diperlukan dalam sistem demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan berbasis data.
Hikmah mengingatkan bahwa kritik yang berlebihan tanpa dasar justru dapat menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi dianggap sebagai “kritik sampah”.
“Kita harus tetap kritis, tetapi kritik harus konstruktif. Kalau tidak, akhirnya digeneralisasi sebagai kritik sampah. Padahal tidak semuanya tidak benar. Karena itu kritik harus disertai data dan bertujuan memperbaiki keadaan,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari persoalan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan hingga kebijakan daerah terkait program RT Berkelas di Kota Malang.
Hikmah menegaskan program RT Berkelas tersebut pada prinsipnya merupakan gagasan yang baik. Namun pelaksanaannya tetap harus dievaluasi, karena menggunakan anggaran daerah.
“Konsepsi RT Berkelas itu bagus dan kita dukung. Tetapi proses, desain kebijakan, dan penganggarannya harus sesuai harapan masyarakat. Karena menggunakan anggaran daerah, program ini harus dievaluasi,” tegasnya.
Ia juga mendorong berbagai pihak untuk mengawal pelaksanaan program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi warga di tingkat RT.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arief Wahyudi, yang turut hadir dan mendampingi dalam kegiatan tersebut menyampaikan, banyak aspirasi masyarakat berkaitan dengan layanan kesehatan, khususnya terkait kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurut Arief, masyarakat perlu lebih aktif memastikan status kepesertaan BPJS agar tidak mengalami kendala saat membutuhkan layanan kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat terhambat pelayanan kesehatannya karena BPJS tidak aktif. Masyarakat sebaiknya rutin mengecek ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk memastikan status kepesertaannya,” ujarnya.
Selain itu, Arief juga menyoroti persoalan standar harga dalam pengadaan barang pada program RT Berkelas yang dinilai sebagian warga terlalu tinggi.
“RT sebenarnya sudah memahami standar harga karena mereka memegang kamus usulan. Namun menurut masyarakat, beberapa standar harga terlalu tinggi. Ini menjadi tugas kami di DPRD untuk melakukan koreksi,” katanya.
Arief memastikan pihaknya di DPRD Kota Malang akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui fungsi pengawasan dan evaluasi anggaran.
“DPRD tentu akan melakukan koreksi. Apalagi ada pesan dari Bu Hikmah untuk mengawal ini. Aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya.
