Politikamalang.com – Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M bersama istri yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hj. Anis Zaidah memenuhi undangan menghadiri Acara Diskusi Publik dengan tema “Mitigasi dan Solusi Dampak Sosial Ekonomi bagi Jawa Timur akibat Ketegangan Geopolitik antara Amerika-Israel dengan Iran” di Gedung Negara Grahadi Kota Surabaya, pada hari Rabu sore (25/3/2026).
Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan halal bihalal yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa dan juga dihadiri sejumlah Bupati/Walikota se Jawa Timur.
Gubernur Khofifah menggelar diskusi publik ini sekaligus menjadikan momentum halal bihalal karena masih dalam suasana Idul Fitri 1447 Hijriah (2026 Masehi).
Dalam Siaran Pers-nya, forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan global, khususnya ketegangan geopolitik yang berpotensi memengaruhi sektor energi, pangan, dan logistik.
Diskusi yang dipandu langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menghadirkan narasumber dari kalangan teknokrat maupun akademisi, diantaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso (secara daring), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim, serta Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga Gigih Prihantoro.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa dinamika geopolitik global berpotensi menimbulkan gangguan rantai pasok, fluktuasi harga energi, serta tekanan inflasi yang perlu diantisipasi secara kolektif.
“Kita memahami bahwa dinamika geopolitik global berpotensi memberikan dampak luas terhadap sektor energi, pangan, dan logistik. Ini menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Khofifah.
Pemprov Jatim Siap Hadapi Tantangan Global
Meski demikian, Khofifah menegaskan bahwa adanya tantangan global yang terjadi saat ini harus dijawab dengan penguatan ketahanan sekaligus peningkatan kapasitas adaptasi daerah.
“Tantangan hari ini bukan hanya soal bertahan, tetapi bagaimana menjadikan Jawa Timur sebagai daerah yang resilien, adaptif, dan mampu menangkap peluang di tengah dinamika global,” ungkapnya.
Jawa Timur sendiri terkenal sebagai propinsi yang juga merupakan lumbung pangan nasional dengan produksi padi dan beras tertinggi di Indonesia.
Cadangan beras pemerintah di Jawa Timur saat ini tercatat mencapai 825,36 ton, tertinggi secara nasional, serta didukung oleh populasi ternak terbesar di Indonesia.
“Maka menjaga ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Jawa Timur harus menjadi daerah yang tidak hanya tahan terhadap krisis pangan, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional,” lanjut Khofifah.
Untuk memperkuat ketahanan tersebut, Pemprov Jawa Timur terus mengembangkan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, percepatan penyaluran pupuk bersubsidi, serta penguatan distribusi melalui program Jatim Agro-Hub.
Stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di 38 kabupaten/kota, serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga.
Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M bersama Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hj. Anis Zaidah dalam Acara Diskusi Publik
Di sektor energi, Gubernur Khofifah memastikan bahwa ketersediaan BBM dan LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman dan terkendali, termasuk selama momentum Lebaran 2026.
Meski demikian, ia tetap mengingatkan kepada semua kepala daerah yang hadir bahwa volatilitas harga energi global tetap menjadi tantangan ke depan.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, Pemprov Jawa Timur terus mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Hingga saat ini, telah tercatat bahwasanya kapasitas EBT di Jawa Timur telah mencapai 709,13 MW yang berasal dari berbagai sumber, seperti tenaga surya, air, biomassa, hingga pengolahan sampah menjadi energi.
Selain itu, kebijakan efisiensi energi dan belanja daerah juga terus dioptimalkan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, melalui penerapan Work From Home (WFH), efisiensi perjalanan dinas, serta optimalisasi rapat daring.
Dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, Pemprov Jawa Timur juga memperkuat dukungan terhadap UMKM melalui kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit, guna menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan biaya produksi.
Sementara itu, perlindungan sosial bagi kelompok rentan terus diperkuat melalui berbagai program, antara lain PKH Plus, bantuan bagi penyandang disabilitas, bantuan langsung tunai bagi buruh, serta dukungan permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Khofifah pun menegaskan bahwa kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global ini adalah dengan melakukan sinergi dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan.
“Saya meyakini dengan sinergi yang kuat, Jawa Timur tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat mengambil peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.
Dampak Dinamika Global bagi Jawa Timur
Pada kesempatan yang sama pula, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa dinamika global berdampak pada seluruh negara, termasuk Indonesia.
Namun, struktur ekonomi nasional yang ditopang konsumsi domestik membuat dampaknya relatif lebih terkendali, khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur.
Ia juga menegaskan bahwa dominasi konsumsi rumah tangga dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi faktor penting yang menjaga resiliensi ekonomi daerah, meskipun sejumlah sektor unggulan tetap berpotensi terdampak lebih cepat.
Terkait Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), pemerintah pusat juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang lebih adil dan proporsional.
“Dengan struktur ekonomi yang ditopang konsumsi domestik, kita masih cukup resilien. Namun sektor unggulan bisa terdampak lebih cepat, LSD juga masih menjadi tantangan, dan untuk DBHCHT kami terbuka berdiskusi mencari solusi yang lebih proporsional,” ujarnya. (Aris MF)
