Politikamalang.com – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang Pemerintah Provinsi Jawa Timur perkuat komitmen dalam acara Webinar ASN Kampus Satelit Tahun 2026 bertema “Sinergi Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan dan Pelestarian Kehutanan dalam Mewujudkan Green Forestry dan Green Economy di Wilayah Kerja Bakorwil III Malang”, Senin (25/5/2026).
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar sebagai upaya untuk mendorong penguatan pembangunan berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi hijau.
Menurut Asep, Bakorwil dinilai memiliki posisi yang strategis sebagai penghubung koordinasi dalam pembangunan daerah.
Ia mengatakan bahwa Bakorwil memiliki fungsi untuk sinkronisasi, memfasilitasi, monitoring, evaluasi, hingga pembinaan dan pengawasan kebijakan pembangunan di wilayah kerja masing-masing.
“Pembangunan berkelanjutan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah. Bakorwil hadir untuk memperkuat koordinasi agar setiap program pembangunan dapat berjalan lebih terintegrasi dan memberikan dampak dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Wilayah kerja Bakorwil III Malang saat ini memiliki sembilan kabupaten/kota yang menjadi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, industri, pertanian, pariwisata, sekaligus penyangga lingkungan hidup di Jawa Timur.
Menurut Asep, kawasan tersebut juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari permasalahan mengenai sampah, degradasi hutan, tekanan terhadap DAS Brantas, hingga risiko bencana akibat perubahan iklim.
“Berbagai isu yang kerap muncul itu antara lain penguatan reformasi kehutanan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengembangan ekonomi hijau berbasis UMKM, dan penguatan stabilitas ekonomi wilayah”, ujarnya.
Sebagai langkah nyata, Bakorwil Malang telah memfasilitasi sejumlah program strategis seperti Workshop Reformasi Kehutanan Menuju Indonesia Emas 2045, pengembangan forum kebijakan subsektor kehutanan berbasis keberlanjutan, hingga percepatan pembangunan TPA/TPST Regional Blitar Raya.
Selain itu, Bakorwil juga memberikan pendampingan sertifikasi halal bagi 100 pelaku UMKM di kawasan Malang Raya sebagai bagian dari penguatan ekonomi hijau dan peningkatan daya saing usaha masyarakat.
Di bidang koordinasi kewilayahan, Bakorwil Malang turut memfasilitasi penyusunan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), penanganan kebencanaan di kawasan Bromo Tengger Semeru, sinkronisasi batas wilayah, hingga penyelesaian konflik pengelolaan wisata Tumpak Sewu antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang.
Asep menegaskan keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen yang menjadi pemangku kepentingan.
“Sinergi antarwilayah dan lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang adaptif, berdaya saing, dan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Untuk meningkatkan kepedulian lingkungan, Bakorwil Malang juga menggelar Lomba Inovasi Blue Green Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diikuti 110 peserta dari berbagai daerah serta pengembangan ekonomi hijau yang diperkuat melalui program VESTAWIL.ID.
