Politikamalang.com – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan proses pengambilan PIN Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di wilayah Jawa Timur.
Ia melihat dan membandingkan bagaimana kondisi saat ini jauh lebih tertata dengan yang sudah terjadi pada beberapa tahun lalu.
Sebelumnya, Sri Untari telah melihat pemantauan pengambilan PIN SPMB di wilayah Malang dan Surabaya di SMAN 2.
Dari hasil monitoring dan kunjungan tersebut, ia menilai seluruh proses yang berlangsung sudah berjalan sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
“Semua sudah sesuai pada jalurnya masing- masing dan tidak ada lagi antrean yang panjang. Yang masih manual itu hanya validasi dan verifikasi berkas oleh operator sekolah,” ujar Sri Untari, Rabu (3/6/2026).
Menurut Sri Untari, salah satu faktor yang membuat layanan lebih lancar adalah penambahan jumlah operator sekolah.
Saat ini setiap sekolah telah menyiapkan sekitar 10 operator yang bertugas melayani verifikasi dan validasi dokumen peserta.
Pada hari libur, sekolah rata-rata melayani sekitar 100 pendaftar, sedangkan pada hari kerja jumlahnya bisa mencapai 200 pendaftar setiap hari.
Dengan jumlah petugas yang lebih banyak, proses pelayanan menjadi lebih cepat sehingga antrean dapat diminimalkan.
“Jika kita lihat pada lalu ada penumpukan karena antreannya tidak tertata seperti saat ini. Sekarang operatornya sudah banyak dan semuanya dari sekolah sendiri,” ungkapnya.
Sri Untari juga memberikan fokus perhatiannya terhadap penerapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang menjadi salah satu komponen dalam sistem SPMB tahun ini.
Ia menjelaskan bahwa komposisi penilaian pada jalur yang menggunakan TKA terdiri atas 60 persen nilai rapor dan 40 persen hasil TKA.
Menurutnya, formulasi tersebut sudah cukup baik untuk mengukur kemampuan akademik siswa. Namun, ia tetap menyarankan agar cakupan materi TKA pada masa mendatang bisa diperluas.
“Tidak hanya Bahasa Indonesia dan Matematika, tetapi juga mencakup Bahasa Inggris, ilmu sosial dasar, serta ilmu alamiah dasar”, katanya.
Sri Untari lalu menegaskan bahwa sekolah swasta juga memiliki kualitas pendidikan yang baik dan terus didorong pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas.
Menurutnya, DPRD Jatim bersama Dinas Pendidikan telah berkomunikasi dengan berbagai sekolah swasta agar menyediakan program beasiswa maupun keringanan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami sudah berbicara dengan Dinas Pendidikan agar sekolah swasta bisa memberikan beasiswa penuh maupun pengurangan biaya. Sekolah swasta juga bagian penting dari mitra pendidikan bagi masyarakat,” pungkasnya.
