SIDOARJO, POLITIKAMALANG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan seluruh biaya perawatan dan pengobatan para santri yang menjadi korban keracunan makanan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah hingga para santri dinyatakan sembuh total dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa seluruh pasien yang dirujuk ke sejumlah rumah sakit di wilayahnya telah terdata dengan baik. Pihaknya juga terus menurunkan tim untuk mendampingi proses pemulihan para santri.
“Insyaallah ditanggung oleh pemerintah daerah sampai sehat, sampai pulang dari rumah. Ini tanggung jawabnya pemerintah daerah,” ujar Subandi saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Rabu (02/09/2026) sore.
Rincian Perkembangan Pasien & Inspeksi SPPG
Berdasarkan data perkembangan terbaru, total santri yang mengalami gejala keracunan mencapai 567 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 457 pasien telah dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang.
Namun, pada Rabu pagi tercatat ada penambahan sekitar 26 pasien baru yang masuk untuk mendapatkan perawatan medis.
Guna mengusut dan menindaklanjuti insiden ini, Bupati Subandi bersama Pemkab Sidoarjo dan tim pendamping dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat melakukan peninjauan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
Dari hasil inspeksi di lapangan, ditemukan beberapa fakta terkait operasional penyedia makanan tersebut:
- Pemberhentian Operasional Sementara: Operasional dapur SPPG yang dikelola oleh pemilik asal Malang ini telah dihentikan sementara sejak sehari sebelum peninjauan.
- Kondisi Lingkungan Produksi: Area produksi SPPG dinilai sangat pengap serta masih kekurangan dari aspek sanitasi dan higienitas.
- Standar Peralatan: Meskipun fasilitas dan peralatan memasak dinilai secara umum sudah memenuhi standar, catatan krusial terletak pada pengawasan proses produksi serta rantai pendistribusian makanan.
”Kalau kita melihat itu kondisinya sangat pengap sekali…Ini yang kurang,” kata Subandi.
Pemkab Sidoarjo menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap proses produksi hingga alur distribusi makanan guna memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
