POLITIKAMALANG.COM – Ketersediaan beras di Kota Malang menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pemerintah Kota Malang turun langsung mengecek kondisi stok dan harga di sejumlah titik distribusi serta pasar, Selasa (8/9/2026).
Inspeksi dilakukan ke berbagai distributor sepeeri Podo Seneng, Pasar Blimbing, hingga Pasar Klojen. Dari pemantauan tersebut, pemerintah memastikan beras SPHP masih tersedia di sejumlah pedagang dan dapat menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Namun, persoalan berbeda muncul pada beras premium. Komoditas tersebut disebut mulai sulit ditemukan di pasaran.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, kondisi itu perlu segera dicarikan solusi. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap beras premium tetap ada karena setiap konsumen memiliki preferensi masing-masing.
“Untuk SPHP, pasar murah kita gelontorkan, sehingga masyarakat, terutama masyarakat bawah, bisa tercukupi. Tetapi untuk beras premium yang langka ini, kita akan mencari strategi yang tepat,” kata Wahyu.
Pemerintah tidak hanya akan melihat persoalan dari sisi ketersediaan barang. TPID juga akan memetakan kebutuhan masyarakat dan kondisi pasokan di lapangan sebelum menentukan bentuk intervensi.
Hasil pemantauan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama TPID. Pemkot Malang juga berencana melaporkan kondisi pasokan beras kepada pemerintah pusat dengan harapan terdapat dukungan kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Nanti hasil dari ini akan kita rapatkan kembali dengan TPID untuk mencari skenario. Kita tetap akan melaporkan situasi dan kondisi ini ke pusat, mudah-mudahan ada kebijakan terkait dengan beras,” ujarnya.
Wahyu menilai kondisi pasokan saat ini turut dipengaruhi siklus musim tanam dan kemarau yang berlangsung cukup panjang.
Situasi tersebut membuat penguatan pasokan menjadi penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Di sisi lain, Pemkot Malang memastikan distribusi beras SPHP tetap berjalan. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang lebih terjangkau.
Sementara untuk beras premium, pemerintah akan mencari skema khusus agar pasokan kembali stabil tanpa mengabaikan kebutuhan konsumen.
“Kita akan mencari strategi untuk yang premium ini. Mau tidak mau, permintaan terkait beras juga ada karena masyarakat memiliki selera masing-masing. Mudah-mudahan nanti ada solusi terkait kondisi di lapangan,” pungkas Wahyu.
