POLITIKAMALANG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, bersih dan memiliki gizi yang cukup.
Bupati Malang M. Sanusi menegaskan, pengelola MBG tidak boleh sembarangan dalam menyiapkan makanan.
Ia meminta kualitas makanan jangan dikurangi hanya untuk mengejar keuntungan.
Sanusi menyampaikan hal tersebut saat mengikuti koordinasi dan monitoring MBG bersama Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Alfret Denny Djoike Tuejeh, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (7/9/2026).
“Jangan buat main-main, ini menyangkut nyawa orang dan kualitas anak bangsa. Jika terjadi keracunan akibat kelalaian, saya tidak segan untuk menuntut secara pidana,” tegas Sanusi.
Saat ini, program MBG di Kabupaten Malang telah menjangkau 627.925 penerima manfaat. Mereka dilayani melalui 258 SPPG yang sudah beroperasi.
Dari jumlah tersebut, 226 SPPG atau 87,6 persen sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pemkab Malang juga meminta setiap SPPG menjalankan dapur sesuai aturan. Pemeriksaan makanan sebelum dibagikan kepada siswa wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya keracunan.
Selain itu, kandungan gizi makanan dipantau oleh tenaga ahli. Setiap makanan juga harus memiliki batas waktu konsumsi dan dilakukan pemeriksaan sampel setiap hari.
Pengawasan Bisa Dilaporkan Masyarakat
Pemkab Malang menyediakan sistem digital untuk memantau pelaksanaan MBG.
Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau laporan melalui portal lapor-mbg.malangkab.go.id.
Sementara itu, kepala SPPG wajib melaporkan kegiatan melalui sppg.malangkab.go.id. Laporan tersebut mencakup jumlah penerima, menu makanan, distributor dan sertifikasi.
Pengawasan juga dilakukan oleh Satgas MBG, Inspektorat, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri. Para camat di 33 kecamatan turut diminta memantau pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.
Sanusi menilai MBG memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar membagikan makanan gratis.
Program tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia. Pemenuhan gizi sejak usia anak dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan fisik sekaligus kemampuan belajar.
“Presiden sangat konsen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM. Salah satu caranya adalah dengan memastikan kecukupan gizi agar IQ anak-anak kita meningkat dan mereka tumbuh menjadi pemimpin yang pintar,” ujarnya.
Pemkab Malang berharap peningkatan asupan gizi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan prestasi pendidikan.
Hingga 2025, sekitar 5.000 siswa SMP di Kabupaten Malang disebut lulus dengan nilai rata-rata 9. Bahkan, sebanyak 66 siswa berhasil memperoleh nilai sempurna 100.
Bukan Sekadar Makanan Gratis
Menurut Sanusi, MBG bukan hanya soal memberikan makanan gratis. Program ini juga bertujuan membantu meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar anak.
Ia berharap pemenuhan gizi yang baik dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Malang.
Pemkab Malang juga mulai menyiapkan pengelolaan limbah dari dapur MBG. Sisa makanan dan limbah produksi diharapkan bisa diolah sehingga tidak mencemari lingkungan dan bahkan memiliki nilai ekonomi.
Pemkab Malang menegaskan, keberhasilan MBG bukan hanya dilihat dari banyaknya makanan yang dibagikan.
Yang lebih penting adalah makanan tersebut aman, bergizi, tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak.
