Politikamalang – Diskusi rutin KAHMI Forum kembali digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Malang. Bertempat di Graha Insan Cita, diskusi kali ini mengambil tema “Menyongsong Demokrasi Elektoral 2024 yang Berkualitas”.
Beberapa narasumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut mulai dari akademisi, penyelenggara Pemilu, perwakilan partai hingga perwakilan wartawan.
Koordinator MD Kahmi Kota Malang, Lutfi J. Kurniawan, dalam sambutannya mengungkapkan partai politik masih belum optimal dalam melaksanakan peran pendidikan politik masyarakat.
“Kehadiran parpol dimasyarakat selama ini cenderung hanya saat pemilu tiba, setelah itu menghilang kembali”.
Lebih lanjut, Lutfi mengungkapkan hal tersebut berakibat pada potensi politik transaksional dimasyarakat tidak terhindarkan.
“Pemilu menjadi alat transaksi parpol dan pemilih, ” ungkapnya
Ketua Yayasan Pendidikan Politik dan Peradaban, Dr. Ali Maksum, M.Ag., M.Si, mengatakan, ada beberapa penyebab kualitas Pemilu di Indonesia menurun. Diantaranya, menurunnya partisipan atau konstituen tingkat partisipasinya cukup rendah. Kemudian rendahnya kualitas calon terpilih, serta semakin kuatnya oligarki bahwa kekuasaan mengerucut pada kelompok kekuatan politik tertentu atau kekuasaan tertentu.
“Ini yang menyebabkan kualitas pemilu kita menurun,” ucapnya.
Karena itu, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kredibilitas penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus ditingkatkan. Misalnya, kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara pemilu serentak 2019 terkait dengan data C1 yang tertukar.
“Ini kesalahan umum yang terjadi dimana-dimana dan harus bisa segera diperbaiki,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Sihartini, ST menyampaikan, evaluasi dari proses perhitungan suara pemilu masih terus dilakukan oleh KPU. Termasuk KPU berusaha untuk melakukan penyederhanaan surat suara. Apakah nantinya akan menggunakan tiga surat suara atau tetap kembali menjadi lima surat suara.
“Yang pasti evaluasi dan antisipasi harus dilakukan bagaimana mana kala tetap lima surat suara, maka sumberdaya yang ada di tingkat KPS atau KPPS ini secara kualitas pengetahuan harus ditingkatkan,” terangnya.
Senada, Ketua Bappilu PDIP Kota Malang, Zainudi, ST,. MAP, mengatakan, terkait dengan Demokrasi elektoral yang berkualitas, tentu kapasitas sangat menentukan. Baik itu penyelenggara, peserta dan daya dukung pemerintah.
“Kalau berbicara demokrasi dan elektoral pasti ada hubungannya. Karena kita tidak butuh dukungan, disini kita butuh suara. Percuma di dukung tapi tidak dicoblos,” ucapnya.
Anas Muttaqin, aktivis dan politisi PKB menjelaskan soal distribusi kader menjadi penting dilakukan dalam konteks demokrasi elektoral. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan pemilu saat ini.
Salah satu aspek yang perlu menjadi perbaikan dalam pelaksanaan pemilu adalah soal transparansi keuangan dan pendanaan partai politik.
“Oleh sebab itu, memperbaiki tata kelola dana kampanye partai politik akan mendorong transparansi, keadilan, kesetaraan, serta menghindari persaingan tidak sehat antar kontenstan pada pemilu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, masyarakat sebenarnya sudah terbiasa dengan Demokrasi salah satunya dengan Pilkades. Sehingga tidak usah kuatir, karena friksi dan gesekan pasti akan terjadi tetapi tidak akan fundamental dalam arti permanen. Akan cair pada waktunya karena sejarah sudah melakukan itu.
“Memang masih bervariasi dari sisi kualitas, ada yang sudah bagus dan ada yang kurang bagus,” terangnya.
Sedangkan di Kota Malang sendiri dari tahun ke tahun kelihatannya semakin bagus. Karena itu event semacam ini harus semakin sering dilakukan, karena dampaknya besar.
“Tapi yang tidak kalah penting juga adalah mencerdaskan pemilih. Dan mencerdaskan pemilih ini harus kerja bareng karena butuh persepsi dan komitmen yang sama,” tandasnya.
“Kalau itu sudah, maka sebetulnya secara alamiah akan menghasilkan suatu proses pemilu yang berkualitas,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua AJI Kota Malang, Muhammad Zainuddin menilai bahwa pers masih harus meningkatkan kualitas jurnalistik dan independensinya dalam mengawal demokrasi, lebih-lebih diera digital saat ini.
“Memang pers saat ini dihadapkan pada tantangan terhadap peningkatan kualitas jurnalis dan dilema pers sebagai perusahaan yang kerap mengaburkan prinsip independensi jurnalistik”. pungkasnya. (Agus N)
