Share

Rapat Koordinasi, Pj Wali Kota Malang Sambangi DPRD

Rapat Koordinasi Pj Wali Kota Malang dengan DPRD Kota Malang. (Foto:Ist/politikamalang)
Rapat Koordinasi Pj Wali Kota Malang dengan DPRD Kota Malang. (Foto:Ist/politikamalang)

Share

Politikamalang – Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M bergerak cepat dalam menjalankan amanat yang diembannya. Usai melakukan safari ke jajaran Forkopimda dan sejumlah media. Wahyu mendatangi Gedung DPRD Kota Malang dalam rangka Rapat Koordinasi penyampaian program awal Pj Wali Kota Malang bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang.

Dalam rapat ini, Wahyu memaparkan sejumlah isu-isu strategis untuk didiskusikan bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang. Diantaranya isu penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan pelayanan publik, serta pengendalian inflasi, yang merupakan amanat Presiden.

Disampaikan Wahyu, ada sejumlah rencana aksi yang akan dilakukan terkait isu stunting diantaranya kolaborasi satu data stunting berbasis by name, by address dan by need. Dengan melibatkan PD terkait, Puskesmas, Kader Posyandu, TPK, dan RSIA.

Iklan

“Selain itu, edukasi dan publikasi secara masif tentang upaya percepatan penurunan stunting sebagai sarana untuk bisa melibatkan masyarakat dan Badan Usaha Milik Swasta juga penting dilakukan,” ujarnya.

Melakukan jemput bola dalam rangka meningkatkan cakupan balita yang mengikuti bulan timbang. Penganggaran untuk pemberian PMT (siap makan) 3 kali sehari selama minimal 3 bulan berturut-turut pada sasaran balita dengan hasil pengukuran dengan katagori sangat pendek dan pendek.

“Serta Integrasi penanganan stunting dengan penanganan kawasan kumuh,” urainya.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memaparkan sejumlah isu strategis. (Foto:Ist/politikamalang)
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memaparkan sejumlah isu strategis. (Foto:Ist/politikamalang)

Kemudian terkait isu kemiskinan, rencana aksi yang bakal dilakukan diantaranya optimalisasi Satu Data Kemiskinan Kota Malang sebagai dasar intervensi program penanganan kemiskinan dan kolaborasi penanganan kemiskinan.

“Serta penataan pemberian bantuan sosial yang terjadwal dan tepat waktu,” tandasnya.

Tidak hanya menyampaikan rencana aksi yang telah ia susun terkait isu strategis, Wahyu juga meminta saran, masukan, dan kritik dari Anggota DPRD. Baginya, tanggapan dari legislatif selaku pemangku fungsi pengawasan dapat menjadi bahan evaluasi dan motivasi dalam menyelesaikan berbagai isu permasalahan di Kota Malang.

“Kita menghimpun, sama seperti saya dengan OPD kemarin. Menghimpun dulu semua masukan-masukan dari anggota DPRD. Nanti saya bahas dengan Pak Sekda mana yang menjadi program prioritas,” bebernya.

Lebih lanjut menurut Wahyu, kuatnya jalinan sinergi akan memudahkan Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan sejumlah program prioritas untuk segera direalisasi. Dari sinergisitas ini banyak hal yang akan dibicarakan bersama.

“Itu menjadi poin penting agar ada program-program yang bisa kita prioritaskan di masa jabatan saya yang terbatas ini, sehingga bisa direalisasikan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika meyakini, Pj Wali Kota Malang dapat berkolaborasi dengan DPRD untuk melanjutkan program. Sehingga bisa menciptakan hubungan harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Malang.

“Ini menunjukkan bahwa Pj Wali Kota Malang siap berkolaborasi dengan DPRD. Tadi beliau juga menyampaikan ternyata dewan kota kritis-kritis, tidak sama dengan dewan yang pernah beliau hadapi. Dan ini menunjukkan bahwa memang beda,” ungkap Made.

Lebih lanjut Made berharap Pj Wali Kota Malang berupaya untuk menekan SILPA lebih kecil. Dalam waktu dekat setelah pembahasan evaluasi dari Gubernur Jatim soal APBD 2023 Perubahan rampung, akan segera dilakukan tindak lanjut.

“Malam ini saya langsung membahas evaluasi APBD Perubahan dari Gubernur, agar Senin besok sudah bisa dilaksanakan. Begitu hari ini kami selesaikan evaluasinya, besok libur, Jumat rapat, hari Senin sudah bisa dieksekusi,” pungkasnya.