Politikamalang – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur F-PKB Dapil Malang Raya, Hikmah Bafaqih, M. Pd. mendorong masyarakat untuk kritis. Dalam mengawasi kinerja pejabat, hingga Anggota Dewan.
Hal ini disampaikan Hikmah dihadapan puluhan warga Klojen di pasar Bareng, Kota Malang, Selasa (6/2/2024).
Karena menurut Hikmah, masyarakat berhak mengetahui apa yang pejabat dan anggota dewan kerjakan selama menjabat. Sebab mereka dibayar oleh negara.
“Karena kalau terus menerus membiarkan pejabat dan anggota Dewan bekerja tanpa diawasi. Yang tidak bisa apa-apa itu akan senang karena merasa tidak diawasi,” ujarnya.
Maka menjadi anggota dewan itu harus bisa didatangi, bisa di whatsapp dan merespon setiap aduan dengan secepat mungkin sesuai dengan kewenangannya. Itu bagian dari bentuk pelayanan sebagai anggota dewan.
Tapi kalau angota dewannya tidak mau melakukan itu, hanya hadir lima tahun sekali menyapa warga, tidak memiliki rekam jejak di masyarakat. Inilah yang menjadikan politik dan partai politik belum mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat.
“Supaya yang seperti itu berkurang, tugas masayarakat adalah menjadi masyarakat yang kritis. Masayarakat yang bisa mengontrol,” tuturnya.
Kemudian kalau pejabat, misalnya Pak Lurah atau Pak Camat itu diberikan anggaran oleh pemerintah daerah, masyarakat harus bisa mengawasi. Dengan dana tersebut, Pak Lurah atau Pak Camat bisa membangun apa saja, kualitas bangunannya seperti apa dan layanan yang diberikan seperti apa.
Masyarakat harus bisa ikut mengawasi karena pak lurah dan pak camat mengelola dana negara. Masyarakat yang mampu mengontrol maka negara kita akan menjadi lebih baik.
“Ini upaya pendidikan politik dan ini tugas kami, tugas partai politik menyampaikan seperti ini,” pungkas Hikmah.
