Politikamalang.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas siap mengambil kebijakan yang lebih fokus dan terintegrasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan pembangunan sumur artesis permanen yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa desa sekaligus.
“Sumur artesis dengan tandon besar bisa meng-cover beberapa desa. Ini solusi jangka panjang,” ungkap Puguh dalam rilisnya kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).
Puguh sendiri menilai bahwa persoalan ini bukan hal baru. Beberapa desa yang terdampak merupakan wilayah langganan kekeringan yang selalu mengalami siklus tetap tiap tahunnya.
“Lokasinya ya itu-itu saja, berulang setiap musim kemarau. Selalu terjadi krisis air, terutama air bersih,” ujarnya.
Ia lalu menyinggung mengenai tata cara penanganan yang selama ini masih bersifat darurat dan dianggap tidak menyelesaikan akar permasalahan, seperti distribusi air bersih dengan menggunakan tangki.
“Jangan tiap tahun hanya kirim tangki air. Harus ada solusi secara permanen,” tutur Puguh.
Anggota DPRD Jatim Dapil Malang Raya itu mencontohkan beberapa kawasan yang ada di Malang Selatan, seperti di Kecamatan Kalipare, Donomulyo hingga Gedangan, yang hampir selalu mengalami kekeringan tiap tahunnya.
Ia juga menekankan kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah seharusnya sudah memiliki langkah atau kebijakan yang tegas sebagai antisipasi karena adanya pola yang terus berulang.
“Karena ini kejadian berulang, seharusnya pemerintah daerah sudah punya solusi konkret, bukan reaktif,” sambungnya.
Puguh menjelaskan bahwa optimalisasi sumber mata air melalui pipanisasi dianggap sebagai langkah yang strategis. Dengan dukungan pompa dan jaringan distribusi, air dapat dialirkan langsung ke wilayah yang membutuhkan.
“Kalau ada sumber air, maksimalkan dengan pipanisasi. Lengkapi dengan pompa dan generator,” katanya.
Ia juga membuka peluang kolaborasi pendanaan antara APBD dan APBN agar program penanganan kekeringan memiliki daya dukung yang kuat dan pemerintah melakukan klasterisasi desa terdampak berdasarkan tingkat keparahan.
Dari sisi anggaran, Puguh menyebut pembangunan satu sumur artesis berkisar Rp200-300 juta. Ia lalu berharap agar penanganan masalah ini dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
“Dahulukan yang paling parah dan ini bisa jadi program berkelanjutan setiap tahun. Kalau ini dikerjakan secara serius dan kolaboratif, persoalan kekeringan tidak akan lagi jadi isu tahunan,” pungkasnya. (Aris mf).
