Politikamalang – Berbagai problematika Kota Malang menjadi pembahasan dalam diskusi ‘Sinau Bareng Narasumber’. Yang digelar PWI Malang Raya bersama sejumlah narasumber.
Kali ini Ahmad Farih Sulaiman hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang dikemas santai tersebut. Untuk mengupas permasalahan di Kota Malang.
Ketua PWI Malang Raya, Cahyono mengungkapkan, masalah krusial di Kota Malang saat ini meliputi banjir, karut marutnya zonasi dan amburadulnya pelayanan kesehatan. Ini menjadi PR besar bagi Kepala Daerah yang terpilih mendatang untuk menuntaskan permasalahan tersebut.
“Sehingga perlu diskusi bersama untuk mengurai berbagai problematika yang ada di Kota Malang ini,” ungkapnya di Sekretariat PWI Malang Raya, Senin (24/6/2024).
Hasil dari diskusi ini diharapkan menjadi pijakan dalam menata Kota Malang lima tahun mendatang. Apalagi bakal calon kepala daerah seperti Gus Farih ini memiliki potensi besar untuk memimpin kota pendidikan.
Gus Farih sendiri merupakan anggota legislatif Komisi D DPRD Kota Malang. Yang juga mencalonkan diri menjadi Wakil Walikota (Wawali) Malang 2024-2029.
Berbagai amanah sosial ia emban, diantaranya Ketua Garda Bangsa Kota Malang. Serta menjadi pengurus Forum Komunikasi Pendidikan Al Quran (FKPQ) Kota Malang.
Sebagai anggota Komisi D yang membidangi pendidikan, Gus Farih sapaan akrabnya, paham benar upaya pihak Pemerintah yang sudah berusaha membiayai sekolah swasta agar pendidikan menjadi gratis.
Termasuk juga ikhtiarnya, SMP Negeri di Kota Malang sudah ditambah. Hingga saat ini SMPN sudah mencapai 30 sekolah. Namun hal tersebut ia yakini ditambah berapapun tidak akan menjawab permasalahan daya tampung.
“Menurut saya, salah satu solusi dengan memberdayakan sekolah-sekolah swasta yang telah ada,” ucapnya.
Masalah kesehatan, Gus Farih mengusulkan Kota Malang harusnya memiliki Big Data, yang bisa diakses lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai akar masalah layanan kesehatan beserta programnya tak jalan lantaran data antar dinas tidak sinkron.
“Dengan dibuatnya Big Data, demikian pula basis teknologi akan kuat di Kota Malang, dan mengatasi masalah ketidaksinkronan program,” urainya.
Mengurai masalah banjir, Gus Farih menekankan ini problem tahunan, dan tak perlu saling menyalahkan. Menurutnya, ini hanya perlu evaluasi dan intropeksi diri. Dimana masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk tidak membuang sampah di sungai.
“Pemerintah Daerah memang perlu mengeluarkan Perda dengan sanksi yang tegas, agar ada efek jera,” tandasnya.
Termasuk pengembang perumahan juga menyumbang potensi banjir di Kota Malang. Mereka tidak menyediakan fasilitas umum (Fasum) dan lahan hijau. Juga lahan makam penghuni perumahan yang semestinya harus disediakan.
“Jangan sampai unit rumah sudah terjual semua, baru diserahkan ke Pemerintah Daerah,” pungkasnya.
