Share

Bakesbangpol Kota Malang Gelar Rakor dengan Mitra Kerja, Perkuat Deteksi Dini Potensi Persoalan Sosial

Bakesbangpol Kota Malang Gelar Rakor dengan Mitra Kerja, Perkuat Deteksi Dini Potensi Persoalan Sosial
Foto bersama Wali Kota Malang dan Kepala Bakesbangpol Kota Malang

Share

Politikamalang – Pemerintah Kota Malang memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendeteksi dini potensi konflik dan persoalan sosial yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah. Kolaborasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Mitra Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang di Hotel Aliante, Senin (26/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Kepala Bakesbangpol Kota Malang Noer Rahman Wijaya, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Danang Setiyo Pambudi, serta perwakilan TNI dan berbagai mitra strategis.

Mitra yang terlibat antara lain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI).

Dalam kesempatan teesebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, keterlibatan berbagai elemen tersebut penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi perkembangan situasi di masyarakat sejak dini.

Menurutnya, menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Malang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

“Harapannya dengan adanya sinergitas ini, Kota Malang tetap aman, nyaman, sejahtera, dan tentunya kondusif. Karena segala macam gejala-gejala, apa pun yang akan terjadi di Kota Malang ini harus terdeteksi secara dini oleh Kesbangpol melalui binaan-binaannya,” ujar Wahyu.

Ia menjelaskan, berbagai persoalan sosial, dinamika pembangunan, kritik masyarakat, hingga perkembangan informasi di media sosial perlu menjadi perhatian. Informasi yang dihimpun melalui mitra Bakesbangpol nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah antisipasi dan kebijakan pemerintah daerah.

Wahyu menegaskan, sinergi tersebut diharapkan mampu membangun keselarasan, kekompakan, dan kesepahaman di antara seluruh mitra Bakesbangpol.

“Dengan demikian, potensi gangguan terhadap kondusivitas Kota Malang dapat diantisipasi melalui koordinasi yang baik,” tandasnya.

Wali Kota Malang dan Kepala Bakesbangpol

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Danang Setiyo Pambudi, S.H., S.I.K., menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga seluruh masyarakat.

“Jogo Malang bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menjaga diri, menjaga lingkungan, dan menjaga perilaku dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa setiap orang berpotensi menjadi korban maupun pelaku tindak kriminalitas dan persoalan sosial, termasuk perundungan atau bullying.

Menurutnya, masyarakat perlu lebih bijak dalam bertindak, berbicara, dan menggunakan media sosial. Candaan berlebihan, ucapan yang menyakiti, serta tindakan yang dianggap sepele dapat merugikan orang lain dan berujung pada persoalan hukum.

“Bangun kepedulian, saling menghormati, dan jangan ragu melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan maupun tindakan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat membangun kepedulian dan saling menghormati demi mewujudkan Kota Malang yang aman, nyaman, dan kondusif melalui semangat Jogo Malang dan Jogo Tonggo.

Sementara itu, Pasintel Kodim 0833, Kapten Inf Faisal Rizal Pelu, menjelaskan bahwa ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin kompleks. Ancaman tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan.

Menurutnya, disintegrasi bangsa dapat dipicu oleh ketimpangan pembangunan, konflik identitas, rendahnya toleransi, paham radikal, serta lemahnya penegakan hukum. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan masyarakat.

“Ancaman terhadap keutuhan NKRI tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi juga menyangkut aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi berbagai ancaman tersebut, ia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan wilayah melalui pemerataan pembangunan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus diperkuat. Semangat nasionalisme, gotong royong, toleransi, dan kesediaan mengutamakan kepentingan bersama juga menjadi faktor penting dalam menjaga keutuhan bangsa.

Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM., turut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas daerah dan memperkuat persatuan masyarakat.

Ia menyebutkan sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai, di antaranya penyalahgunaan narkotika dan vape, radikalisme, konflik sosial, tawuran remaja, penyebaran berita bohong atau hoaks, hingga ancaman digital.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi hal penting dalam mendukung program pembangunan sekaligus menjaga stabilitas daerah dan memperkuat persatuan masyarakat,” tegas Eddy.

Ia menjelaskan, mitra strategis Bakesbangpol meliputi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), unsur TNI/Polri, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, serta media.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu memperkuat deteksi dini, menjaga toleransi, mencegah konflik, dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai potensi gangguan.

Eddy juga memaparkan capaian Jawa Timur dalam pembangunan demokrasi dan harmoni sosial. Indeks Demokrasi Indonesia 2025 tercatat sebesar 84,05 dengan kategori tinggi, sedangkan Indeks Harmoni Indonesia 2026 mencapai 7,34.

Menurutnya, capaian tersebut perlu diiringi kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Jawa Timur yang aman, rukun, inklusif, dan berkelanjutan.

Dari perspektif akademisi, Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., menyoroti pentingnya sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas Kota Malang yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, serta latar belakang sosial.

Dalam materi bertajuk Peran Mitra Bakesbangpol dalam Memelihara Kondusivitas Kota Malang sebagai Miniatur Indonesia, ia menekankan pentingnya kewaspadaan dini, dialog, dan kolaborasi berbagai elemen masyarakat untuk mencegah konflik serta ekstremisme kekerasan.

“Sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci menjaga kondusivitas Kota Malang yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial,” ungkapnya.

Gonda juga mengingatkan masyarakat agar mampu membedakan persoalan sosial biasa dengan konflik berbasis identitas. Informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial, tidak boleh langsung dipercaya atau dijadikan dasar untuk mengambil tindakan.

Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan ekstremisme harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan indikasi yang relevan, bukan berdasarkan penampilan fisik, latar belakang, ataupun keyakinan seseorang.

Menurutnya, keterlibatan tokoh agama, akademisi, keluarga, dan komunitas sangat diperlukan untuk memperkuat kerukunan serta mencegah berkembangnya potensi konflik di tengah masyarakat.

Kondusivitas Kota Malang, lanjutnya, tidak cukup diukur dari minimnya konflik. Kondisi tersebut juga harus tercermin melalui terciptanya rasa aman, sikap saling menghormati, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat.

Melalui penguatan sinergi lintas sektor, seluruh elemen diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam mendeteksi potensi gangguan sejak dini, menjaga toleransi, dan merawat keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun Kota Malang yang aman dan harmonis.

Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, S.T., M.M., mengatakan, mitra kerja memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai perkiraan keadaan terkini dan potensi persoalan di tengah masyarakat.

Ia menyebutkan, informasi mengenai aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), aksi demonstrasi, serta berbagai isu yang berkembang perlu dihimpun dan dikaji agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

“Kami dari Kesbangpol hanya memberikan masukan. Berdasarkan data-data yang masuk, adanya dugaan, isu, yang mungkin juga tadi saya sampaikan juga ada berita bohong, hoaks, dan yang lainnya, itu kita filter,” jelas Noer Rahman.

Menurutnya, penyaringan informasi diperlukan agar laporan yang disampaikan kepada Wali Kota Malang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pemerintah.

Dalam rakor tersebut, isu sosial yang berkembang di Kota Malang turut menjadi perhatian. Wahyu menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai indikator yang berpotensi memengaruhi kondusivitas, terutama karena Kota Malang merupakan kota pendidikan dengan dinamika masyarakat yang beragam.

Noer Rahman juga menyinggung isu LGBT yang menurutnya menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Ia menilai persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek perilaku dan kondisi sosial masyarakat.

Ia berpandangan, penanganan persoalan sosial tidak cukup hanya dengan membebankan tanggung jawab kepada pemilik tempat kos atau pihak kampus, tetapi membutuhkan pembahasan yang lebih menyeluruh untuk menentukan pendekatan yang tepat.