Politikamalang – Malang, Dalam upaya meningkatkan kapasitas FKUB untuk memelihara kerukunan dan toleransi di Bumi Arema, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) kota Malang menggelar acara Silaturahmi Mitra Kerja Bakesbangpol dengan Walikota Malang.
Dalam acara yang digelar di Hotel Sahid Montana, Kamis (9/12/21) tersebut turut dihadiri para pengurus FKUB, FKDM, FPK, MLKI, KPRM dan personil Bakesbangpol Kota Malang.
Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Dra.Rinawati, MM., menjelaskan, kegiatan ini bertepatan dengan segera berakhirnya tahun 2021 dan memasuki tahun 2022.
Dimana akan dimulai tahapan pemilu dan pilkada secara serentak, tentu akan berdampak pada eskalasi politik dan meningkatnya tingkat kerawanan.
Melihat kondisi tersebut, Bakesbangpol kemudian menyelenggarakan acara ini guna meningkatkan kapasitas FKUB untuk memelihara kerukunan dan toleransi di Bumi Arema.
“Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi, komunikasi dan koordinasi antar mitra Bakesbangpol. Sekaligus memahami tugas-tugas pokoknya,” ujar Rina.
Selain itu juga untuk demi terpeliharanya kerukunan dan toleransi di Bumi Arema.
“Terutama dalam memasuki tahun politik dengan dimulainya tahapan pemeliharaan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak,” tuturnya.
Sementara itu Walikota Malang, Sutiaji, dalam sambutannya menilai bahwa perbedaan dalam padangan politik merupakan hal yang wajar. Hanya jangan sampai perbedaan tersebut sampai menyebabkan permusuhan bahkan perpecahan.
“Khusus Malang, boleh kita berbeda karena itu adalah sunnatullah. Kalau pendapat disatukan memang susah, baju saja tidak sama. Tapi kalau perbedaan itu justru menimbulkan permusuhan, terus kapan kita memikirkan bangsa ini,” ujarnya.
Senada, Wakil walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, berharap dengan diadakannya kegiatan silaturahmi ini situasi di kota Malang bisa lebih kondusif, lebih aman, dan kehidupan masyarakatnya bisa semakin rukun.
“Dari sinilah kita sebenarnya ingin menyambut, menyongsong agenda penting tahun 2022 yaitu tahun toleransi. Jangan sampai terpancing dengan opini-opini menyesatkan maupun berita hoax,” tuturnya.
Menurutnya, masalah kerukunan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau salah satu kelompok saja, tapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
“Dengan kekuatan dan kebersamaan inilah nantinya kita akan dapat melewati situasi demi situasi yang tidak mudah,” ucapnya. (Djoko Winahyu)
