Politikamalang – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno M.AP, melaporkan link berita yang dianggap tendensius dan hoax ke Dewan Pers. Berita berjudul “PJ Wali Kota Malang diduga Antarkan Upeti Untuk Dapatkan Rekom Partai” ini menggunakan foto yang telah di-cropping tanpa keterangan waktu, tanggal, dan sumber.
Dalam foto tersebut, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, terlihat mengenakan baju koko merah, didampingi dua pejabat Pemkot Malang, Kepala Diskopindag Eko Yuliardi dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Slamet Husna. Padahal kedatangan Wahyu dan rombongan untuk bersilaturami Hari Raya Idul Fitri, dan ziarah kepulangan Umroh.
Tetapi pada berita tersebut memframing seolah-olah Wahyu Hidayat sedang mencari rekomendasi sebagai calon kepala daerah (Cakada) 2024. Sebelumnya Wahyu Hidayat telah memberikan klarifikasi dan menyangkal tuduhan tersebut.
“Ketika itu saya sedang ada acara pengajian sebagai ungkapan syukur atas kelancaran ibadah umroh yang saya jalani sekaligus acara open house Hari Raya. Saya tidak mengundang orang lain dan kaget ketika ada pejabat Pj Wali Kota Malang datang,” jelas Sri Untari.
Sri Untari menilai berita tersebut sangat tendensius dan hoax. Serta berpotensi merusak nama baik institusi partai dan tokoh-tokoh yang direkomendasikan oleh PDIP.
“Sebab proses rekrutmen cakada di PDIP sangat tegas dan tidak ada transaksi atau mahar,” tegasnya.
Meski berita tersebut memfitnah dirinya, Sri Untari tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan mendatangi kantor Dewan Pers di Jakarta pada Senin (12/8) untuk melaporkan berita hoax tersebut. Kedatangannya disambut Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dan jajaran satgas pengaduan.
“Alhamdulillah kami disambut dan diapresiasi. Setelah proses konsultasi, saya disarankan untuk membuat pengaduan agar tidak bolak-balik ke Jakarta,” ujar Sri Untari yang didampingi oleh Guntur Romli, Tim Desk Pilkada Nasional DPP PDIP.
Sementara itu, Guntur Romli menyampaikan jika berita ini bukan hanya menyudutkan pribadi Sri Untari, tetapi juga merusak nama baik organisasi.
“Ini bukan sekedar tentang sosok Bu Untari, tapi juga upaya penciptaan karakter negatif terhadap cakada-cakada yang sudah direkomendasikan partai. Padahal di PDIP tidak ada mahar untuk mendapatkan rekomendasi,” pungkas Guntur Romli.
