Politikamalang – Jawa Timur, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan DPR RI akan menjadi tuan rumah pada sidang IPU ke-144 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20-24 Maret di Nusa Dua, Bali. Dia mengungkapkan, Sebagai tuan rumah, maka DPR RI akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan IPU 2022 dengan sukses, baik sukses penyelenggaraan maupun sukses dalam ikut mempercepat pemulihan global.
“DPR RI, melalui tugas diplomasi ini, akan menujukkan kepada dunia, bahwa Indonesia siap membangun dunia yang lebih baik, membangun tata sosial, ekonomi, politik yang humanis dan berkeadilan sosial,” papar Puan saat membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022).
P20 yang merupakan forum parlemen negara-negara G20 diselenggarakan dalam satu rangkaian KTT G20 yang digelar Pemerintah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima tongkat estafet Presidensi G20 dari Italia pada Oktober tahun 2021.
Puan menambahkan, dalam Forum P20, Indonesia akan mengusung tema “Peran Parlemen dalam Mendorong Pertumbuhan yang Lebih Tinggi dan Masyarakat yang Sehat”, dengan agenda utama adalah membahas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, kesehatan, pemberdayaan manusia dan peningkatan kapasitas.
Namun bersamaan dengan itu terdapat banyak kritikan keras terhadap pelaksanaan agenda tersebut. Salah satunya dari Badko HMI Jawa Timur. Melalui Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif, Setiawan menjelaskan bahwa pemerintah eksekutif maupun legislatif hari ini sangat pecah fokus terhadap penanganan pandemi. Sehingga hanya terjebak pada hal-hal yang sifatnya tidak substantif dan ceremonial.
Lanjutnya, hal itu terlihat dari gagalnya pemerintah dalam proses penanganan pandemi pada sektor pemulihan ekonomi. Dana yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi malah dikorupsi oleh oknum Legislatif. Selain itu, DPR RI gagal total dalam melakukan pengawasan kinerja eksekutif dalam hal pengontrolan pengelolaan alur bahan pokok. Itu terlihat dari kelangkaan minyak goreng yang mana Indonesia merupakan salah satu penghasil CPO terbesar di dunia.
Selain itu, kita lihat saja bahwa harga-harga kebutuhan dasar mengalami kenaikan. Mulai dari tempe, tepung hingga BBM. Ini menjelaskan bahwa pihak legislatif kita sangat lemah dalam pengontrolan kinerja eksekutif yang mengakibatkan lemahnya pihak eksekutif dalam mengintervensi pasar sebagai upaya pengendalian, terangnya.
Pada sisi lain kita lihat bahwa banyak para pelaku usaha yang mengalami “gulung tikar” diakibatkan dari rendahnya daya beli serta tingginya bahan pokok. Maka dari itu, kami sangat menentang keras apabila pemerintah hanya terfokus pada hal-hal yang minim urgensi seperti agenda-agenda ceremonial tersebut. Fokuslah pada pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kesejahteraan, tutupnya. (Munif)
