Politikamalang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyoroti persoalan ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dinilai menjadi akar permasalahan tata kelola kota. Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir liar yang menjamur di sekitar pasar maupun bahu jalan menjadi salah satu potret nyata dari tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Bayu Rekso Aji mengungkapkan, kurangnya koordinasi antar OPD menyebabkan masalah ini terus berlarut-larut.
“Sumber masalah di Kota Malang ini, baik terkait PKL maupun parkir liar, adalah cerminan tata kelola pemerintah yang belum baik. Ego sektoral antar OPD masih terlihat jelas dengan saling lempar tanggung jawab. Diskopindag, Satpol PP, Dishub, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan terkesan berjalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.
Ia mencontohkan kondisi PKL di Pasar Kebalen dan Gadang yang telah menjadi persoalan kronis selama puluhan tahun. Saat ini, masalah serupa mulai muncul di lokasi lain seperti Pasar Tawangmangu. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menjadi lebih kompleks.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Malang, khususnya Wali Kota, untuk segera mengambil langkah tegas dan strategis. Sinergi antar OPD harus dikuatkan agar ketertiban masyarakat dapat ditegakkan dengan baik,” tambah Bayu.
Menurutnya, penanganan yang tidak terpadu hanya akan membuat permasalahan semakin membesar, terutama di area strategis yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Ia berharap, solusi komprehensif dapat diimplementasikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Masalah PKL dan parkir liar tidak hanya berdampak pada tata kota, tetapi juga pada kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Kota Malang terus mendorong pemerintah untuk mempercepat koordinasi lintas sektor demi tercapainya solusi yang berkelanjutan.
