Share

Gelar Sekolah Gerakan Nasional, HMI Cabang Malang Dorong Kader HMI Sebagai Lokomotif Gerakan

Politikamalang
Foto bersama pemateri dan para peserta Sekolah Gerakan HMI Cabang Malang. (Foto: Ist/politikamalang)

Share

PolitikamalangKota Batu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang menggelar agenda “Sekolah Gerakan Nasional”. Bertempat di Hotel Victory Batu, kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah, selama tiga hari (23-25 September 2022).

Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana sekaligus Wasekum Bidang PTKP HMI Cabang Malang, M. Fitrah Bangun menyinggung terkait kebijakan pemerintah yang dinilai membuat kebijakan secara sepihak. Tanpa memikirkan nasib masyarakat.

Politikamalang
Ketua Pelaksana Sekolah Gerakan HMI Cabang Malang, M Fitrah Ashary Bangun. (Foto: Ist/politikamalang)

“Jika Pemerintah tega membuat Kebijakan dan Keputusan secara Sepihak dalam sidang parlemen. Maka mahasiswa dan rakyat bisa lebih tega untuk melakukan pukulan di ekstraparlemen,” tegasnya.

Iklan

Menurutnya, jika di Chile ada Gabriel Boric yg masuk ke dalam sistem dan merubahnya. Dan di Hongkong ada Joshua Wong yang senantiasa melakukan leaderless movement dalam Umbrella Revolution.

“Maka harapannya, Sekolah Gerakan Nasional akan menjadi inkubator Boric dan Joshua baru dalam 2-3 tahun ke depandepan,” ucapnya.

Lebih lanjut dalam acara tersebut, menghadirkan beberapa pemateri diantaranya, perwakilan Blok Politik Pelajar, Delpedro Marhen. Dalam penyampaiannya, Marhen mengatakan, Pemuda hari ini minim keberanian untuk melakukan imajinasi lebih dalam politik.

“Sehingga Kita lebih cenderung terdikte dengan penguasa,” sebutnya.

Senada, Senior Bem Jakarta sekaligus Wasekjend Eksternal PB HMI, El Hakim menyebutkan, bahwa tidak ada yang melarang konektivitas dengan penguasa dan aparat. Karena itu sebagai bentuk silaturahmi.

“Tapi intinya, tetap jangan mau didikte dan terdikte,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan PB HMI, Riyanda Barmawi HMI menyebutkan, HMI adalah organisasi yang integral dengan masyarakat sipil. Sudah seharusnya melakukan pengawasan bagi masyarakat sipil.

“Karena itu HMI adalah garda terdepan dalam pengawasan kebijakan Pemerintah,” sebutnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Komite Pendidikan Novanda Purwadi, YLBHI Edy K. Wahid, Pengacara Publik Bakti Riza Hidatat. (Agus N)