Politikamalang – Proses pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang diwarnai aksi protes dari sejumlah kader. Mereka membentangkan sekaligus memasang beberapa poster bernada protes di Kantor DPD Golkar Kota Malang, Sabtu (13/12/2025).
Protes dilakukan terkait sistem pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang dianggap tidak transparan.
Salah satu kader, Bambang Sugeng menegaskan sikap yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap calon tertentu. Melainkan kritik terhadap pola pengambilan keputusan yang dianggap elitis.
“Kita ini ada aspirasi yang selama ini diabaikan oleh para pimpinan yang di atas. Jadi kita tidak pernah diajak bicara atau dimintai usulan atau apa pun mengenai masalah musda. Jadi yang di atas itu menentukan se-enaknya sendiri dan, mengabaikan usulan dari kita,” ujar Bambang.
Menurutnya, Musda semestinya dijalankan sesuai AD/ART partai dengan memberi ruang partisipasi bagi kader di tingkat bawah. Ia menekankan bahwa seluruh bakal calon yang muncul merupakan kader berkualitas dan seharusnya diberi kesempatan yang setara.
“Lambangnya aja beringin. Kalau dipotong dahannya, nggak mungkin ringin itu mati. Tapi kalau dicabut akarnya, gimana caranya?” tegasnya.
Selain mekanisme pendaftaran, mereka juga mempertanyakan alasan Musda digelar di luar Kota Malang, padahal situasi daerah dinilai kondusif.
“Sebenarnya kita menginginkan Musda di Kota Malang. Tapi nggak tahu kenapa, sebabnya apa kok dialihkan ke Surabaya. Padahal di sini kan situasinya kondusif,” katanya.
Meski demikian, Bambang menegaskan pihaknya tetap menghormati keputusan partai, termasuk jika nantinya terdapat penunjukan dari pusat. Namun ia berharap suara kader akar rumput tetap menjadi bahan pertimbangan.
