Politikamalang – Kebijakan Pemerintah Kota Malang terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, telah memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB tahun 2026, sekaligus memberikan keringanan berupa PBB gratis bagi masyarakat kecil dengan ketetapan pajak Rp 30 ribu ke bawah.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS, Dr. H. Indra Permana, SE, MM, menyatakan dukungan penuh atas kebijakan tersebut. Ia menegaskan DPRD akan mengawal ketat agar janji pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat tanpa hambatan.
“Tidak naiknya PBB hingga 2026 memberi kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat. Ditambah dengan adanya PBB gratis untuk rakyat kecil, ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada wong cilik. DPRD hadir untuk memastikan semua itu berjalan konsisten dan tepat sasaran,” tegas Indra, yang akrab disapa Kaji Indra.
Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, keputusan Wali Kota ini menjadi kabar baik yang patut diapresiasi. Namun, Kaji Indra mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara serius agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan mulia tersebut.
“Janji pemerintah adalah harapan rakyat. Maka tugas kami di DPRD adalah memastikan janji itu tidak sekadar wacana, tetapi benar-benar terlaksana. Rakyat kecil jangan sampai hanya mendengar kabar gratis atau tidak naik, tapi di lapangan tetap terbebani,” tambahnya.
Kaji Indra juga mengajak masyarakat untuk aktif berkomunikasi dengan DPRD apabila menemukan kendala dalam pembayaran PBB. Ia menegaskan bahwa aspirasi rakyat akan menjadi pegangan utama dalam setiap langkah pengawasan kebijakan publik.
Dengan sikap ini, Kaji Indra kembali menegaskan peran DPRD sebagai lembaga pengawas sekaligus mitra strategis pemerintah dalam memastikan kebijakan berjalan adil dan berpihak kepada rakyat.
“PBB tidak naik dan gratis untuk masyarakat kecil adalah bentuk kehadiran negara di tengah rakyat. Dan kami akan berdiri di barisan depan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar menjadi kenyataan,” pungkasnya.
