SURABAYA, POLITIKAMALANG.COM – Kekeringan yang terus menghantui Kabupaten Tuban dan Bojonegoro setiap musim kemarau mendapat sorotan DPRD Jawa Timur.
Pemerintah diminta tidak lagi menjadikan bantuan air bersih melalui truk tangki sebagai solusi utama saat krisis terjadi.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, mendorong Pemprov Jatim bersama Pemkab Tuban dan Bojonegoro mengubah pola penanganan dari sekadar respons darurat menjadi program ketahanan air yang terintegrasi dan berjangka panjang.
“Bantuan air tangki tetap diperlukan sebagai penanganan darurat. Tetapi jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali pada persoalan yang sama dan hanya mengandalkan dropping air,” ujar Ony, legislator Dapil Tuban-Bojonegoro, Jumat (11/9/2026).
Menurut Ony, persoalan kekeringan di dua daerah tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis.
Sebagian wilayah Tuban dan Bojonegoro merupakan kawasan batu kapur atau karst yang membuat air hujan cepat meresap ke dalam tanah.
Kondisi itu menyebabkan cadangan air permukaan dan sumber air warga menurun ketika kemarau berlangsung panjang.
Oleh karenanya, pemerintah dinilai perlu membangun sistem ketahanan air sebelum krisis terjadi.
Langkah yang didorong antara lain memperbanyak embung dan waduk mikro, memperkuat pipanisasi lintas wilayah, serta membangun sumur dalam berdasarkan pemetaan geologi agar pengeboran menyasar titik akuifer yang memiliki cadangan air memadai.
“Yang harus dipikirkan bukan hanya bagaimana mengirim air ketika warga kekurangan, tetapi bagaimana air bisa ditampung, disimpan dan didistribusikan sehingga tetap tersedia saat kemarau,” tegasnya.
Ony juga meminta aspek lingkungan tidak diabaikan. Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan karst perlu diperketat.
Penghijauan di kawasan hulu, sekitar mata air dan sendang juga harus diperluas, termasuk pembangunan sumur resapan di kawasan permukiman.
Di sektor pertanian, pemerintah diminta membantu petani beradaptasi dengan perubahan pola musim.
Dukungan dapat berupa benih berumur pendek, penyesuaian kalender tanam, pompanisasi hingga penerapan sistem irigasi yang lebih efisien.
Bagi Ony, persoalan utama bukan sekadar ada atau tidaknya bantuan ketika kekeringan melanda, melainkan ketergantungan daerah terhadap bantuan tersebut setiap tahun.
Ia menilai program ketahanan air membutuhkan komitmen politik dan alokasi anggaran berkelanjutan dalam APBD.
Anggaran penanganan krisis tidak seharusnya hanya bergerak ketika bencana kekeringan sudah terjadi.
“Dengan begitu, daerah yang selama ini menjadi langganan krisis air bisa mandiri dan tak lagi bergantung pada bantuan tangki air,” pungkas Ony.
