Share

LIAD Sayangkan Terjadinya Narasi Diksriminatif Oleh Oknum Kader Golkar Kota Malang Di Pilwakot Malang

Politikamalang
La Rian Hidayat, Koordinator Lingkar Aktivis Demokrasi (LIAD). (Foto: Ist/politikamalang)

Share

Politikamalang – Pilkada serentak 2024 semakin dekat, geliat calon kepala daerah semakin terlihat untuk berkontestasi baik Calon Bupati/Wakil Bupati atau Calon Walikota/Wakil Walikota. Tak heran jika dinamika politik menjelang pilkada mendatang semakin menghangat, tak terkecuali Kota Malang.

Beberapa partai politik sudah memberikan kisi-kisi. Salah satunya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Gerindra berencana mendeklarasikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Kota Malang dengan mengusung Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin sebagai calon walikota dan wakil walikota di pilwalkot mendatang.

Wacana tersebut mengandung reaksi dari salah satu kader partai Golkar, Suryadi. Dilansir dari SurabayaPost.id, Suryadi menyangsikan KIM akan terwujud di Kota Malang jika pasangan yang diusung Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin.

Iklan

Bahkan, menurut Suryadi, pasangan tersebut tidak masuk akal. Karena Partai Solidaritas Indonesia (PSI), lanjut Suryadi, hanya memperoleh dua kursi legislatif pada pemilu 2024 lalu.

“Rasionalisasinya PSI cuma dapat 2 kursi di Pemilu lalu, kok ngotot pengen jadi wakil walikota, apa kata dunia?” kata Suryadi di Kota Malang, Kamis (25/07/24).

Secara terpisah, Koordinator Lingkar Aktivis Demokrasi (LIAD), La Rian Hidayat menyayangkan pernyataan Suryadi. La Rian menilai pernyataan tersebut mengandung diskriminasi terhadap salah satu kontestan.

“Tentu beliau berhak bersuara, termasuk kami pun berhak. Namun, kami sangat menyayangkan pernyataan diskriminatif itu. Harusnya narasi yang bernuansa angka-angka itu tak menjadi konsumsi publik, selain dikhawatirkan ada pihak yang tersinggung, itu juga kurang baik bagi kelangsungan demokrasi. Kok belum apa-apa masyarakat Kota Malang dipertontonkan dengan kalkulasi angka-angka,” kata Koordinator Lingkar Aktivis Demokrasi, La Rian di Kota Malang, Rabu (7/8/24).

“Padahal beliau bisa saja mengeluarkan narasi yang lebih bagus, seperti mereview langkah partai, mereview nama-nama (kandidat) yang sudah muncul, maksud saya mereview kualitasnya bukan angka ini angka itu,” imbuhnya.

Dirinya menduga, pernyataan tersebut punya alasan tersendiri. “Atau jangan-jangan Sam Suryadi bicara seperti itu karena dia sendiri punya hasrat terpendam untuk maju dan dicalonkan sebagai Calon Walikota atau Wakil Walikota Malang. Kalau ini benar, bukan lagi apa kata dunia tapi apa kata alam semesta,” tuturnya dengan guyon.

La Rian Hidayat yang juga lulusan Magister Hukum menjelaskan, kepemimpinan tidak diukur dari seberapa banyak punya kursi legislatif. Melainkan, lanjut La Rian, yang dilihat adalah kapasitas dan kualitas pemimpin tersebut dalam menyelesaikan problematika yang ada di Kota Malang.

“Bahkan, katakanlah saya ketum partai lalu partai saya menjadi pemenang pemilu, apakah itu bisa saya klaim sebagai bukti saya berkualitas dan berkapasitas tinggi? Ya tentu tidak. Itu prestasi kolektif. Artinya dalam upaya kemenangan itu tidak hanya saya yang berkapasitas mumpuni tapi juga seluruh mesin partai,” jelas La Rian Hidayat.

“Lebih baiknya fokus saja memberikan pendidikan politik pada kami selaku warga Kota Malang terkait sosok kandidat. Agar warga kota Malang bisa menilai dan disesuaikan dengan kriteria pemimpin ideal. Misalnya yang mengerti sejarah pergolakan politik Kota Malang dan punya kepedulian terhadap masyarakat miskin itu yang harus di dorong. Intinya baik calon Walikota ataupun Wakil Walikota Malang kedepan harus peduli terhadap isu-isu kemiskinan struktural dan mampu mengatasinya dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” lanjut Mantan Ketua Umum HMI Cabang Malang tersebut.

Diakhir La Rian berharap kontestasi pilwalkot Malang berjalan dengan kondusif dan sportif tanpa menjatuhkan satu sama lain. Sebab, menurutnya, Kota Malang harus dibangun dengan kebersamaan.

“Siapapun yang merasa dirinya layak dan mencukupi syarat untuk menjadi Walikota/Wakil Walikota dipersilahkan, panggung demokrasi ini harus equivalent dan suportif untuk semuanya. Tidak boleh ada narasi jegal menjegal, jatuh menjatuhkan. Kota Malang ini bukan milik satu orang atau satu pihak, kota Malang milik kita semua. Karena itu Kota Malang harus dibangun dengan kebersamaan,” pungkasnya.