Politikamalang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang resmi menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dalam rapat paripurna, Jumat (12/9/2025).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, pihaknya bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyisir seluruh komponen pendapatan dan pengeluaran dalam APBD.
“Justru dari kami kemarin PAD Kota Malang sudah diangka 70 persen. Jadi sudah on track. Bahkan ada yang bisa kami naikkan karena melihat progres dan optimisme stakeholder terkait pajak serta retribusi. Sehingga di akhir tahun ini InsyaAllah targetnya bisa naik,” ujar perempuan yang akrab disapa Mia ini.
Ia menyebutkan, PAD yang mengalami kenaikan
berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman. Serta retribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) seperti sewa aset.
“Meski sempat ada potensi kehilangan pendapatan akibat penyesuaian kebijakan, sektor lain dinilai mampu menutup kekurangan,” ucapnya.
“Jadi kalau dilihat dari trennya, kita optimis target PAD Kota Malang bisa tercapai,” tandasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, setelah disetujui DPRD Kota Malang, dokumen APBD perubahan 2025 akan segera diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Dokumen APBD Perubahan ini, nanti kita ajukan pada gubernur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, maksimal di provinsi dua minggu. Sehingga akhir September ini bisa selesai, dan diundangkan,” ungkapnya.
Menurut Wahyu, meski sisa waktu tahun anggaran 2025 hanya tinggal beberapa bulan, pihaknya tetap optimistis target kenaikan PAD dapat dikejar. Apalagi sejumlah skema telah dirancang untuk dapat dijalankan.
“Kami optimistis bisa mengejar target tersebut. Berbagai skema sudah kami siapkan dan pertimbangkan secara matang,” jelasnya.
Menurutnya, realisasi PAD Kota Malang pada triwulan ketiga 2025 telah mencapai lebih dari 60 persen, melampaui capaian rata-rata PAD nasional yang masih di kisaran 40 persen.
“Kebetulan ada staf ahli Kemendagri yang menyampaikan PAD kita termasuk di atas rata-rata nasional. Semoga terus berlanjut hingga akhir 2025,” pungkasnya.
